Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat menyalurkan bantuan sosial guna mengurangi dampak pandemi Covid-19.
Pemerintah Pusat menyediakan tiga jenis program bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Dalam keterangan tertulisnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyatakan bahwa dampak pandemi ini mengakibatkan masalah ekonomi. Sehingga, kehadiran negara untuk mengurangi dampaknya akan sangat dibutuhkan.
“Jadi, banyak sekali dampak pandemi membuat kegiatan ekonomi kita turun, otomatis pendapatan di keluarga turun. Bagi keluarga yang tak punya tabungan, membuat menurunnya kualitas hidup, konsumsi turun dan kesejahteraan menurun," ucap Anies, Selasa (5/12/2020).
Baca Juga: Viral Cewek Lama Menjomblo, Akhirnya Jalin Asmara dengan Pria, Dilabrak Istri Sah
"Pada kondisi seperti ini, Pemerintah turun tangan mengisi ruang yang biasanya kita isi sendiri. Itu sebabnya, ada berbagai bansos, harapannya mengurangi beban keluarga yang terdampak berat dari krisis ini,” tambahnya.
Anies juga mengingatkan kembali pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bantuan sosial yang diberikan lebih diprioritaskan pada kebutuhan bersama seluruh anggota keluarga, sehingga bantuan sosial yang didapat bisa dimanfaatkan secara bijak dan tepat guna.
“Pesan saya menggarisbawahi pesan Presiden, bansos ini dimanfaatkan dengan bijak dan tepat, ini dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pesan buat Bapak-Bapak, jangan beli rokok. Jadi, pemanfaatannya diprioritaskan untuk seluruh keluarga,” terang Anies.
Sekadar diketahui, khusus bagi warga Jabodetabek yang semula menerima bantuan sembako, mulai 2021 tidak akan lagi menerima bantuan yang sama dan diganti dengan Bantuan Sosial Tunai (BST), yakni sebesar Rp300 ribu.
