Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Moeldoko angkat bicara mengenai didapuknya menjadi Ketum.
Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ardy Mbalembout, merespon pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Moeldoko.
Dimana sebelumnya Moeldoko angkat bicara ihwal alasan menerima pinangan sebagai Ketum partai berlogo Mercy ini. Ardy menilai Moeldoko omongannya melantur kemana-mana.
“Habis tertipu menjadi ketua umum melalui KLB ilegal, sehingga didaulat menjadi Ketum KW laiknya jam KW, sekarang malah omongannya melantur kemana-mana,” tutur Ardy dalam keterangannya, Senin (28/3/2021).
BACA JUGA: Jelang Paskah, Polisi Terapkan 'Screening' di Pintu Masuk Gereja di Jakarta
Dia pun menyinggung Moeldoko yang sebelumnya mengklaim bahwa dirinya didaulat untuk memimpin Demokrat karena arah demokrat sudah bergeser di dalam tubuh Demokrat.
“Itulah akibat Moeldoko bukan orang Demokrat dan tidak mengenal Partai Demokrat, tapi sok tahu bilang ada pertarungan ideologis di Demokrat,” ujar Ardy.
Ardy mengklaim para kader Partai Demokrat sangat nyaman berada di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.
“Kami sangat nyaman bersama Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Bhinneka tunggal ika, nilai-nilai Pancasila, sangat dipegang teguh di sini. Tidak ada ideologi lain yang mendapat tempat di sini,” urainya.
Dia menyampaikan kalau benar Moeldoko ingin menyelamatkan bangsa dan negara, bukan kemudian menjadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara ilegal. Kemudian melanjutkan juga tugasnya selaku Kepala Staf Presiden dengan sungguh-sungguh.
“Presiden saja tidak punya waktu luang memikirkan hal lain selain mengurusi negara, ini kepala staf presiden malah sibuk bersiasat merebut kepemimpinan partai politik secara kasar dan ilegal,” beber dia.
Selain itu, Ardy mengatakan sebaiknya Moeldoko tak perlu mengajari Partai Demokrat ihwal demokrasi.
“Jangan ajari kami tentang demokrasi. Kongres kami tahun 2020 sah sesuai dengan hukum, dan berjalan dengan demokratis. Anda itu dipilih jadi Ketum KW di KLB ilegal, melanggar UU Parpol dan AD/ART Partai Demokrat,” jelasnya.
“Lalu dipilih bukan oleh pemilik suara, pakai mekanisme voting gaya anak SD, malah mau bahas-bahas demokrasi? Mikir! Bisa hancur demokrasi kita kalau praktik begal politik ala gerombolan Moeldoko ini dibiarkan,” imbuhnya.
