Pemerintah menyebut akan memfokuskan dua hal yang menjadi prioritas untuk diimplementasikan pada 2021 mendatang, yaitu percepatan pemulihan ekonomi nasional serta reformasi sosial.
Hal itu disampaikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI dengan agenda pembahsan Asumsi Dasar Krangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2021 di gedung DPR, Jakarta, Senin (22/6/2020).
Pada pemulihan ekonomi, Suharso menyebut pemerintah akan fokus pada industri manufaktur, pariwisata dan investasi sebagai pengungkit pertumbuhan. Sedangkan reformasi sosial mencakup sistem kesehatan, perlindungan sosial dan ketahanan terhadap bencana.
Suharso mengakui, sektor industri merupakan sektor yang membukukan kerusakan paling parah di masa pandemi virus corona. Bagaimana tidak, dari 18 juta tenaga kerja yang bekerja di sektor manufaktur, sebanyak 9,8 juta tenaga kerja di-PHK atau dirumahkan.
"Itu mengakibatkan utilisasi rendah sekali," tuturnya.
Kemudian di sektor pariwisata, Suharso menyebut, selama masa pandemi terjadi, jumlah wisatawan menurun sangat signifikan. Sementara itu, sektor turunan dari pariwisata juga disebutnya cukup luas. Sehingga secara total, ketika masa 'lockdown' terjadi, sontak sektor tersebut mengalami 'mati suri'.
Pemulihan di sektor pariwisata, kata Suharso, kemungkinan akan berpola U shape atau L shape. Itu menyebabkan di tahun ini sektor tersebut akan terkapar karena pandemi.
"Target 2021 kita koreksi menjadi 4,8-8,5 dan kita bandingkan itu tidak sampai separuh dari 2019. Jumlah wisman akan turun, wisnus turun dan kontribusi PDB mudah-mudahan tetap sama," ujarnya.
Kemudian pada ranah reformasi sosial, salah satunya ialah reformasi dalam sistem perlindungan sosial. Hal itu meliputi peningkatan kualitas data penerima bansos yang dilakukan secara bertahap.
Pemerintah, kata Suharso, juga akan menggabung beberapa program bantuan sosial sehingga menjadi terintegrasi berdasarkan tingkat pendapatan penerima bantuan. Untuk selanjutnya pemerintah juga akan memperbaiki sistem ketahanan bencana yang terkait dengan kebencanaan non alam seperti pandemi Covid-19.
"Sehingga di 2021, sasaran pembangunan nasional akan meliputi pengurangan tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, gini ratio dan indeks pembangunan manusia," tuturnya.
Sebagai tambahan informasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di September 2019, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,22%. Di tengah pandemi dan tanpa intervensi pemerintah, kata Suharso, angka tersebut akan naik menjadi 10,63% atau setara 4 juta orang.
"Dengan intervensi kita bisa menekan meski tetap bertambah di bawah 1 juta dan mudah-mudahan rasionya masih bisa satu digit. Pada 2021, kita berharap ditargetkan 9,2%-9,7%," jelas Suharso.
Sementara itu tingkat pengangguran terbuka, pada 2020 sedianya ditargetkan berada dikisaran 7,7%-9,1%. Namun karena adanya pandemi covid-19, jumlahnya diperkirakan jumlahnya akan naik 4 juta sampai 5,5 juta penganggur.
