Pemerintah fokus menjaga tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat tetap prima. Tingkat konsumsi publik merupakan penunjang utama Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia agar selalu baik. Tercatat, konsumsi menyumbang 56,8 persen terhadap PDB Indonesia.
Salah satu jurus yang bakal diterapkan pemerintah adalah dengan mempercepat timing, mengingat menentukan di dalam konsumsi.
"Jadi sebelum turun daya beli mereka, kita kasih duluan di depan," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir, di Jakarta, Selasa (26/11).
Soal timing, Iskandar menjelaskan yang dimaksud adalah waktu belanja pemerintah. Menurut dia, instrumen itulah yang masih bisa diatur dengan leluasa oleh pemerintah. Tujuannya agar belanja pemerintah bisa menstimulus tingkat konsumsi masyarakat.
"Di bulan Desember ini kita sudah harus siap-siap semua (untuk belanja tahun anggaran 2020). Kita mempersiapkan tender-tender untuk nanti dilakukan awal Januari. Sehingga, dengan adanya fiskal spending pengeluaran pemerintah yang baru, maka daya beli (masyarakat) bisa kita pertahankan, sehingga konsumsi kita tetap bisa pertahankan di atas 5 persen," ujar Iskandar.
Selain dari sisi konsumsi, pemerintah pun berupaya memperbaiki iklim investasi. Termasuk juga menjadi sebuah dorongan untuk peningkatan ekspor.
Sebagaimana diketahui, investasi dan ekspor merupakan dua indikator perekonomian Indonesia yang sedang 'merah' saat ini.
"Bersamaan nanti memperbaiki iklim investasi dengan Omnibus Law dan UU cipta lapangan kerja. Sekarang KUR (Kredit Usaha Rakyat) kan sudah kita turunkan suku bunga jadi 6 persen. Kemudian kuantitas nya kita tingkatkan sangat signifikan 36 persen. Jadi 140, 190 itu adalah langkah pemerintah berikutnya untuk mempertahankan konsumsi tadi," pungkasnya.
