Jumlah Perwira Polri yang banyak, membuat mereka berkompetisi untuk naik pangkat dalam waktu singkat. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan masuk beberapa institusi di luar Polri.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PAN Sarifuddin Sudding menyatakan BNN merupakan tempat 'parkir' para perwira Polri untuk melakukan loncatan pada pangkat lanjutannya.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyampaikan bukan hanya BNN, hampir semua lembaga di luar Polri kerap dijadikan lompatan oleh perwira Polri.
"Terutama untuk mendapatkan pangkat Kombes maupun Brigjen, seperti BNPT, BIN, berbagai departemen terkait," ucapnya, saat dihubungi, Jumat (22/11).
Banyaknya jumlah perwira Polri, mulai dari AKBP dan Kombes, sementara untuk masuk menjadi Brigjen pintunya sangat sempit, berakibat banyaknya AKBP dan Kombes yang menganggur.
"Solusi jalan pintas pun dilakukan polri dengan melebar-lebarkan struktur organisasinya, dan sesungguhnya manfaat institusi itu tidak jelas buat masyarakat," jelasnya.
Ia mencontohkan Kakorbrimob dan Kakorhumas yang akan dipegang oleh jenderal bintang tiga, dengan demikian akan ada penambahan job bintang dua, satu, Kombes dan AKBP.
Sebelumnya, pelebaran struktur organisasi di BNN juga sudah dilakukan, sehingga kepala BNN di daerah dijabat perwira berpangkat Brigjen.
"Ironisnya, struktur BNN makin dilebarkan, peredaran narkoba di Indonesia malah menjadi makin luas dan tidak terkendali. Dari kasus ini terlihat, pelebaran struktur di kepolisian nyata-nyata tidak membawa manfaat bagi masyarakat. Justru yang terjadi organisasi di Polri makin tambun dan sulit bergerak," katanya.
Neta juga melihat selama ini Polri memang cenderung makin melebarkan organisasinya. Tujuannya agar ada tempat lompatan dan tempat parkir perwira-perwiranya yang menganggur.
Manfaatnya buat masyarakat tidak terlihat, sambungnya, sementara jumlah jenderal di polisi makin banyak. Anggaran Polri dari tahun ke tahun terus bertambah akhirnya tersedot untuk membiayai fasilitas para jenderal.
"Proses seleksi normatifnya dilakukan wanjak Polri. Tapi Kapolri juga punya hak prerogatif untuk menempatkan perwira-perwira Polri di BNN," ujarnya.
