Tak bisa dipungkiri, selama ini bangsa Indonesia mengalami tantangan berat dalam memajukan kebudayaan. Mulai dari penerapan, inisiatif dan keberlanjutan.
Menyoroti masalah tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim, mengatakan, tantangan selama ini adalah inisiatif memajukan kebudayaan yang tidak berkelanjutan, banyaknya aktivitas budaya yang tidak terhubung, dan terlalu banyaknya tujuan dari kebijakan kebudayaan yang tidak mengarah ke muara yang sama.
“Oleh karena itu, ada beberapa hal yang dilakukan untuk memajukan kebudayaan, yakni perlu adanya dukungan terhadap inisiatif publik dalam bentuk dana perwalian, membangun ekosistem kebudayaan dan tata kelolanya, serta membangun kesadaran publik,” ungkap Nadiem Makarim dalam Rakornas Bidang Kebudayaan yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Padahal, sejak diundangkan pada 29 Mei 2017, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan telah menjadi koridor besar bagi program kebudayaan di tingkat pusat dan daerah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan,Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan merupakan dasar konsolidasi kerja kebudayaan, sehingga pengelolaan budaya lebih terasa dampaknya bagi masyarakat. Melalui rapat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah ini, upaya-upaya pemajuan kebudayaan dapat dikelola secara cermat.
Dalam Rapat Koordinasi tersebut, kabupaten/kota, provinsi dan asosiasi yang terlibat akan diperkenalkan kepada program-program prioritas yang diusung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, seperti misalnya, Pekan Kebudayaan Nasional, Karavan Budaya (Jalur Rempah), dan Indonesia Bercerita. Nantinya, diharapkan kabupaten/kota, provinsi dan asosiasi dapat menyesuaikan berbagai kegiatan pemajuan kebudayaannya masing-masing dengan program-program prioritas tersebut.
“Kami berharap setelah rapat koordinasi ini pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan di bidang kebudayaan berkomitmen dan menyepakati bentuk keterlibatan dalam program-program prioritas yang diusung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Lalu perlu juga segera disepakati mekanisme sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam usaha pemajuan kebudayaan ini,” tukasnya.
