Fahri Hamzah Sebut Revisi UU KPK Era-Baru Atasi Masalah Korupsi
(photo/Instagram/fahrihamzah)
News

Fahri Hamzah Sebut Revisi UU KPK Era-Baru Atasi Masalah Korupsi

Victor Median
Jumat, 13 September 2019 18:20 WIB 13 September 2019, 18:20 WIB

INDOZONE.ID - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK, diharapkan menjadi era-baru pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya UU lama hanya meninggikan ego & dendam semata.

"UU lama hanya meninggikan ego dan dendam semata. Pelembagaan sistem yang kedap korupsi gagal diciptakan, besar berita namun kecil hasil," kata Fahri dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dia bersyukur Surat Presiden Jokowi telah dibahas dalam Rapat Pimpinan DPR dan dan Badan Musyawarah pada Kamis (12/9) bersama quorum fraksi yang ada di DPR.

Menurutnya, perubahan UU KPK bukan pertama kalinya, dan ini adalah perubahan ke-3. Namun dua perubahan sebelumnya dilakukan pada tahun 2009 di era Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan di 2015 Presiden Jokowi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Perubahan mendadak itu akibat kekosongan pimpinan akibat kasus hukum Bibit-Chandra di 2009 dan Abraham-Bambang Widjojanto tahun 2015. Semua itu konflik antara lembaga negara yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, lalu perlu keluar tanda kedaruratan," ujarnya.

Fahri menuturkan, sejak tahun 2015, DPR bersama pemerintah agak serius membahas disain dan format UU KPK yang ideal.

Dan saat ini merupakan rumusan yang sudah matang dan diharapkan tidak akan ada lagi konflik antar lembaga.

Dia menilai 17 tahun keberadaan UU KPK bukan waktu yang singkat untuk digunakan menata transisi, karena banyak negara yang mulai bareng melakukan transisi, saat ini sudah berada jauh meninggalkan Indonesia dalam pendapatan per-kapita dan kekuatan industri seperti Korea Selatan, Malaysia, Vietnam, Malaysia, Singapura.

    TAG
    Editor Media
    ARTIKEL LAINNYA
    LOAD MORE