The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Bebaskan 75 Pegawai KPK dari Tuduhan Tak Pancasilais, Novel Baswedan Puji Presiden Jokowi
Novel Baswedan dan perwakilan dari 75 pegawai KPK (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.)
News

Bebaskan 75 Pegawai KPK dari Tuduhan Tak Pancasilais, Novel Baswedan Puji Presiden Jokowi

Apresiasi Novel untuk Presiden.

Selasa, 18 Mei 2021 13:00 WIB 18 Mei 2021, 13:00 WIB

INDOZONE.ID - Penyidik senior KPK, Novel Baswedan, berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai memberikan pernyataan mengenai ketidaksetujuan penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Melalui akun Twitter miliknya @nazaqistsha, Novel memuji pernyataan Jokowi yang tidak setuju dengan penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK untuk beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). 

Proses TWK yg dibuat Pimp KPK “seolah 75 peg KPK tdk lulus itu” membuat stigma tdk berkebangsaan/tdk Pancasilais. 
Alhamdulillah dgn pidato pak Presiden Jokowi telah membebaskan kami dari tuduhan itu.
Terima kasih pak  @jokowi, apresiasi atas perhatian bapak.

Cuitan Novel tersebut setidaknya sudah disukai sebanyak 4110 kali di Twitter dan mendapatkan banyak komentar beragam dari netizen.

Baca Juga: BKN Diharap Tindak Lanjuti Arahan Jokowi soal 75 Pegawai KPK Tak Lulus TWK Dinonaktifkan

Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan bahwa hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak dapat menjadi dasar pemberhentian 75 orang pegawai KPK.

"Hasil Tes Wawasan Kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," kata Presiden Jokowi melalui "channel" Youtube Sekretariat Presiden pada Senin.

Seperti diketahui pengumuman hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pada 5 Mei 2021 menyatakan dari 1.351 pegawai KPK yang mengikuti TWK dan hanya ada 1.274 orang pegawai yang memenuhi syarat, sedangkan 75 orang pegawai tidak memenuhi syarat (TMS).

"Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi," tegas Presiden.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fiddy Anggriawan
Lanjar Wiratri
JOIN US
JOIN US