Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem, Martin Manurung menyoroti maraknya antrean warga untuk mendapatkan minyak goreng di berbagai daerah Indonesia.
Oleh karena itu, dia mendesak Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk bergerak lebih cepat mengantisipasi kelangkaan minyak goreng.
Martin memberikan saran agar Kemendag dan Disperindag bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi antrean warga membeli minyak goreng.
"Kalau masih terjadi antrean di berbagai daerah, saya minta Disperindag dan pemdanya harus bergerak aktif. Artinya, mereka harus bergerak turun ke bawah," ujar Martin kepada wartawan, Rabu (9/3/2022).
Baca juga: Serunya ‘A Business Proposal’, Drama Percintaan yang Buat Ngakak
Martin menilai permasalahan minyak goreng belum terselesaikan dengan baik karena lambatnya respon dari pemda dan Disperindag.
Menurut Martin, jika pemda dan Disperindag-nya cekatan dan langsung bergerak ke bawah, tidak ada antrean warga untuk mendapatkan minyak goreng.
Koordinasi dengan Satgas Pangan
Ketua DPP Partai NasDem itu mengatakan, masyarakat tidak akan mau melakukan antrean panjang hanya untuk mendapatkan minyak goreng 1 hingga 2 liter kalau harga di pasaran itu sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, yakni Rp14.000.
Tak hanya Pemda dan Disperindag, Kemendag disebutnya terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.
"Kemendag juga harus secara intensif berkoordinasi dengan mereka (dinas terkait). Kalau perlu Satgas Pangan juga ikut dibawa supaya ada penegakan hukum jika ada masalah," ujar Martin.
Lebih lanjut, dia meminta agar Kemendag juga berkoordinasi Satgas Pangan supaya bisa langsung disalurkan. Langkah itu, menurutnya bisa menyalurkan minyak goreng lebih cepat ke pasar-pasar dan pedagang, serta melakukan memonitor perjualan.
"Jadi, sekarang ada ketakutan di distibutor dan sub distributor ketika menerima minyak goreng terus belum bisa keluarkan karena mereka takut dianggap penimbunan," tukasnya.
