PP Muhammadiyah menyatakan kekecewaannya atas keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam Kabinet Indonesia Maju. Pasalnya, penunjukkan ini di luar kebiasaan, dimana kursi Menteri Pendidikan biasanya diisi oleh kader Muhammadiyah.
"Kalau ada kekecewaan pasti, sebagaimana NU (Nahdatul Ulama) merasa dicuri portofolio-nya, dicuri dari Kementerian Agama. Muhammadiyah juga sama, karena ini sangat bersinggungan dengan hajat besar ummat di pendidikan, yaitu membentuk siswa yang berkarakter dan taat beragama," ujar Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Fahmi Salim dalam acara diskusi di Jakarta, Sabtu (26/10).
Fahmi mengaku kuatir jika hal itu kemudian disikapi berbeda oleh masyarakat, karena Presiden Jokowi dianggap sembarangan memilih menteri. Padahal Kemendikbud merupakan pos kementerian yang sangat strategis dalam menentukan kualitas bangsa dan negara kedepan.
"Yang jelas, jangan sampai nanti akan muncul persepsi di masyarakat, bahwa Presiden agak serampangan (memilih menteri) tanpa memperhatikan hal yang berkembang di masyarakat," tuturnya.
Meski demikian menurut Fahmi, Muhammadiyah tidak akan berbuat apa-apa terkait hal itu, pasalnya pemilihan kursi menteri memang hak prerogatif Presiden Jokowi.
"Urusan dapur saya gak tau, tapi urusan pendidikan, agama, sosial itu memang dekat dengan Muhammadiyah. Yang jelas Muhammadiyah tidak pernah meminta, memberikan target, semuanya dikembalikan lagi ke Presiden," tegasnya (SN)
