Komisi B DPRD DKI menagih kajian jalur sepeda ke Dinas Perhubungan DKI sebelum KUA-PPAS 2020. DPRD bersikap tegas karena berlatar pembongkaran jalur sepeda di area Cikini Raya, Jakarta Pusat.
DPRD DKI meminta Dishub DKI menjelaskan luas jalur sepeda, jarak, serta penempatan lajurnya dalam kajian tersebut. Namun, Dishub tidak kunjung merealisasikannya.
Anggota Komisi B DPRD DKI, Eneng Malianasari, mengaku pihaknya ngotot meminta kajian jalur sepeda karena program itu banyak menyedot anggaran. Untuk pembuatan jalur sepeda Ibu Kota, termasuk di Cikini Raya, Pemprov DKI sudah mengeluarkan Rp62 miliar.
"Sebenarnya kita malah ada perjanjian kasih kajiannya dulu sebelum ketok palu. Akan tetapi, ya sudahlah ya," kata Eneng dalam sambungan telpon, Kamis (21/11).
Eneng pun menilai Pemprov DKI belum siap dengan program jalur sepeda. Buktinya, kata dia, jalur sepeda yang baru dibangun justru dibongkar di Cikini.
Oleh karenanya, Eneng mengimbau kepada pihak terkait untuk membuat kajian detail soal jalur sepeda. Penerapan regulasi yang tidak sesuai dianggapnya bisa memicu pelanggaran aturan yang semakin banyak.
Apalagi sisi yang dipilih sebagai jalur sepeda di bagian kiri, yang artinya digunakan banyak orang.
"Ide sepeda bagus. Akan tetapi, kapan tepatnya menggunakan kebijakan ini. Ini pembangunnya biayanya besar. Habitnya masyarakat soal lajur sepeda nanti seperti apa, lewat didenda Rp500. Berhenti didenda lagi. Pelanggaran lalu lintas jadi tinggi," pungkas Eneng.
