Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, mengharamkan kebocoran dalam belanja Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista). Langkah itu diambil untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antarlembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan Prabowo telah berulang kali meminta semua pihak di bawah koordinasi Kemenhan, agar tidak main-main dengan kedaulatan negara.
"Menteri Pertahanan Prabowo memperingatkan semua pihak untuk tidak terlibat praktik rente di sektor pertahanan. Tidak boleh ada kebocoran di belanja Alutsista dan hak-hak kesejahteraan prajurit TNI," kata Dahnil di Jakarta, Senin (25/11).
Dahnil mengatakan belanja Alutsista bakal diarahkan untuk perimbangan kekuatan pertahanan, khususnya kapal-kapal perang Angkatan Laut, pesawat tempur Angkatan Udara, dan kendaraan tempur Angkatan Darat.
"Jadi keliru bila ada yang menilai perspektif dan program Menteri Pertahanan bias Angkatan Darat," ujar Dahnil.
Lanjut Danhil, Prabowo mengerti kondisi Alutsista angkatan laut, udara, dan darat harus terus ditingkatkan dan dimodernisasi tanpa henti meski sudah dalam kondisi baik.
"Oleh sebab itu, beliau melakukan review secara langsung terkait harga dan spesifikasi belanja-belanja Alutsista yang sudah dialokasi pada 2019 dan review alokasi 2020 agar tepat sasaran, ekonomis, efisien dan efektif, agar mampu memberikan efek positif memperkuat pertahanan dan bebas kebocoran serta perburuan rente," tutur Danhil.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan arahan khusus kepada Kemenhan untuk tidak berorientasi kepada proyek dalam melakukan pengadaan alutsista. Arahan itu dikemukakan Jokowi dalam rapat terbatas pekan lalu, yang dihadiri Menkopolhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, hingga Prabowo.
