Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan kebijakan baru yang diberi nama 'Merdeka Belajar'. Ada empat program pokok dalam kebijakan tersebut.
Di antaranya mengenai Ujian Nasional (UN). Tahun 2020 menjadi tahun terakhir UN diselenggarakan.
Pada 2021, UN akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
"Yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," jelas Nadiem kembali.
Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.
"Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS," ungkapnya.
Selain soal UN, kebijakan baru Mendikbud Nadiem Makarim juga mengubah mekanisme penyelenggaraan USBN. Pada tahun 2020, USBN akan diterapkan dengan ujian yang diselenggarakan hanya oleh sekolah.
Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian lainnya yang lebih komprehensif. Contohnya portofolio dan penugasan (tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya).
"Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa. Anggaran USBN sendiri dapat dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran," tutur Nadiem.
Sebelumnya, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan kebijakan baru ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
