The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Sosok Profesor Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel yang Kena OTT KPK, S2 dan S3 di Jepang
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. (Facebook)
News

Sosok Profesor Nurdin Abdullah, Gubernur Sulsel yang Kena OTT KPK, S2 dan S3 di Jepang

Sabtu, 27 Februari 2021 12:14 WIB 27 Februari 2021, 12:14 WIB

INDOZONE.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, pada Jumat malam, 26 Februari 2021.

"Jumat tengah malam, KPK melakukan tangkap tangan terhadap kepala daerah di Sulawesi Selatan terkait dugaan tindak pidana korupsi," ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya.

Berdasarkan penelusuran Indozone, Nurdin Abdullah ternyata merupakan satu-satunya gubernur bergelar profesor di Indonesia.

Bahkan, gelar profesor itu sudah ia miliki sebelum ia menjabat sebagai Bupati Bantaeng (15 Agustus 2008 – 15 Agustus 2018).

Mengenai riwayat pendidikannya, Nurdin bersekolah di SMA Negeri 5 Ujung Pandang dan lulus tahun 1982. Ia kemudian menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Pertanian dan Kehutanan UNHAS (lulus 1986). 

Pendidikan masternya adalah Master of Agriculture Kyushu University Jepang tahun 1991. Di kampus yang sama pula ia kemudian meraih gelar S3 (doktor) pada tahun 1994.

Sebelum terjun ke politik, pria kelahiran Parepare, 7 Februari 1963 itu pernah jadi guru besar Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Kedekatannya dengan Jepang membuat ia sempat menduduki posisi strategis di sejumlah perusahaan Jepang, antara lain Presiden Direktur PT Maruki Internasional Indonesia, President Director of Global Seafood Japan, dan Director of Kyusu Medical Co Ltd Japan.

Perihal kehidupan pribadinya, Nurdin beristrikan Liestiaty F Nurdin. Ia dan istrinya dikaruniai tiga anak, yakni Putri Fatima Nurdin, M Syamsul Reza Nurdin, M Fathul Fauzi Nurdin.

Nurdin adalah Gubernur Sulsel yang ke-8. Bersama wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman, ia mulai menjabat sejak 5 September 2018 dan masa jabatannya berlaku sampai 2023. 

Dijemput Baik-Baik

Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) Nurdin Abdullah, Veronica Moniaga membantah kabar yang menyebut Nurdin kena OTT KPK. Veronica menyebut Nurdin dijemput tim KPK saat sedang beristirahat di rumah jabatan.

"Jadi Bapak Gubernur Sumsel sejauh ini tidak terlibat yang namanya proses atau operasi tangkap tangan, melainkan dijemput secara baik di rumah jabatan gubernur, pada dini hari, ketika beliau sedang beristirahat bersama keluarga," ujar Veronica dalam keterangan pers, hari Sabtu (27/2/2021).

Namun, Veronica mengakui kalau pihaknya juga belum mengenai penyebab dijemputnya Nurdin tengah malam oleh KPK.

"Bapak Gubernur sebagai warga negara yang baik, mengikuti prosedur yang ada. Mengingat bahwa berdasarkan keterangan petugas KPK yang datang, bahwa beliau hanya ingin dimintai keterangan sebagai saksi. Bapak Gubernur berangkat bersama satu ajudan, sekali lagi dijemput baik-baik, mengingat bahwa beliau juga kepala daerah. Tanpa disertai dengan adanya penyitaan barang bukti dari rumah jabatan gubernur. Mari kita sama-sama menunggu dan menghormati proses yang berjalan ini," tandas Veronica.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan, akan menerapkan asas praduga tak bersalah dalam menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat Nurdin Abdullah.

"Penegakan hukum harus juga menjunjung tinggi HAM, asas praduga tak bersalah juga harus kita hormati," kata Firli dikutip dari Antara, Sabtu (27/2/2021). 

Firli bakal membeberkan siapa-siapa yang terlibat dalam kasus yang menyeret orang nomor satu di Sulsel tersebut.

"KPK akan umumkan tersangka setelah pemeriksaan saksi dan tersangka selesai. Nanti kita hadirkan saat konferensi pers," sambung Firli.

Firli meminta masyarakat bersabar karena tim KPK masih bekerja terkait penangkapan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. KPK saat ini sudah membawa Nurdin bersama pihak-pihak lainnya yang turut ditangkap untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta.

"KPK masih bekerja dan berikan waktu untuk KPK bekerja. Nanti pada saatnya, kami pasti menyampaikan kepada publik. Nanti kami menyampaikan siapa-siapa saja yang terlibat," ucap Firli.

Sesuai KUHP, KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari para pihak yang ditangkap tersebut.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Abul Muamar
Abul Muamar

Abul Muamar

Editor

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US