Partai NasDem menjadi salah satu partai politik yang mengusulkan adanya revisi Undang-undang Pemilu. Bahkan, NasDem mendorong revisi UU Pemilu itu dilakukan sesegera mungkin.
Hal tersebut diungkapkan oleh politikus Partai NasDen sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. Saan menyebut NasDem mendorong adanya perubahan atau revisi dalam UU Pemilu.
"Dari 2019 kita evaluasi ketika disatukan pilpres, pileg secara bersamaan bahwa ada satu konsen kita dimana pemilu legislatif direduksi pemilu presiden. Ini menjadi dampak elektoral pemilu legislatif sendiri, maka penting kita lakukan revisi," kata Saan dalam sebuah diskusi yang disiarkan secara live melalui radio, Sabtu (30/1/2021).
Menurutnya, revisi UU Pemilu itu harus dilakukan sesegera mungkin. Tujuannya agar dapat menyerap aspirasi masyarakat maupun melakukan edukasi mengenai hasil revisi UU tersebut dalam rentang waktu yang lama.
"Kenapa kita mulai (revisi UU) di periode sekarang? Karena ini kritikan dari publik seakaan-akan pembahasan di DPR semi tertutup. Kita mau buka, menampung partisipasi publik agar UU ini berkualitas melibatkan kelompok yang konsen ke pemilu," beber Saan.
Jika nantinya UU tersebut sudah direvisi dengan cepat, pihak-pihak yang keberatan bisa mengajukan judicial review. Tentunya waktu untuk mengajukan judicial review masih cukup lama sebelum berlangsungnya proses pilkada maupun pilpres.
"Kalaupun ada keberatan dan mau judicial review masih cukup waktu juga," kata Saan.
"Ini baik untik penyelenggara, buat masyarakat baik karena dia terlibat dan tahu menyeluruh isi UU. Itulah semangat kami, itu diawalkan," pungkas Saan.
