Tim Bantuan Hukum DPP Front Pembela Islam (FPI) menilai sosok Presiden Joko Widodo ada dibalik aksi-aksi yang belakangan ini dilakukan oleh TNI. FPI menilai Presiden lah yang memerintahkan TNI melakukan patroli hingga pencopotan baliho Habib Rizieq Shihab (HRS).
Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Bantuan Hukun FPI Aziz Yanuar. AIa menilai tugas TNI sejatinya hanyalah operasi militer untuk perang.
"Tugas TNI yang diatur dalam UU 34 tahun 2004 ada dua yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang (OMSP)," kata Aziz saat dihubungi Indozone, Sabtu (21/11/2020).
Aziz menyebut operasi TNI selain untuk perang hanya bisa diperintahkan oleh presiden. Untuk itu lah muncul dugaan presiden yang memerintahkan TNI untuk melakukan serangkaian aksi belakangan ini terjadi.
"Untuk operasi militer selain perang yang bisa memerintahkan hanya presiden. Pasal 7 ayat 3 UU 34/2004 menyebutkan bahwa OMSP dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara," kata Aziz.
"Nah rakyat tentu tahu, copot baliho dan pengerahan pasukan ke petamburan itu bukan operasi militer perang. Artinya itu OMSP dimana TNI menurut UU bergerak atas dasar keputusan politik negara," sambung Aziz.
Lanjut dia, rakyat Indonesia sendiri dinilainya sudah paham dengan aksi-aksi TNI ke FPI belakangan ini. Rakyat dinilainya sudah pahan jika langkah TNI atas dasar kebijakan politik negara saat ini.
"Itu artinya kebijakan politik negara yg langsung diputuskan oleh Presiden saat ini adalah spanduk, baliho dan nakut-nakutin FPI. Jadi jelas, perlu diketahui semua rakyat bahwa saat ini di negara kesatuan Republik Indonesia masalah politik negara tingkat tinggi yang urgent menurut presiden adalah masalah spanduk, baliho dan nakut-nakutin FPI," kata Aziz.
Seperti diketahui, baliho berisi ajakan revolusi dengan wajah pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab dicopot paksa oleh TNI. Alasan TNI mencopot baliho itu lantaran Satpol PP sudah berulang kali melakukan pencopotan namun baliho itu kembali dipasang kembali.
