The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Kasus Covid-19 Tinggi, Perludem Minta Pemerintah Tunda Pilkada
Petugas KPPS menunjukkan contoh surat suara saat simulasi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 di Jakarta, Rabu (22/7/2020). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)
News

Kasus Covid-19 Tinggi, Perludem Minta Pemerintah Tunda Pilkada

Demi keselamatan rakyat.

Sabtu, 26 September 2020 14:34 WIB 26 September 2020, 14:34 WIB

INDOZONE.ID - Tingkat penyebaran Covid-19 di berbagai daerah yang tinggi menjadi kekhawatiran bersama semua pihak. Apalagi pemerintah akan tetap melaksanakan proses pilkada di 270 kabupaten/kota yang akan menimbulkan kluster baru.

Terkait dengan ini, Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil mengatakan pelaksanaan pilkada memiliki banyak aktivitas yang sangat rawan menjadi titik baru penularan Covid-19. Interaksi antar penyelenggara, penyelenggara dengan peserta, penyelenggara dengan pemilih, termasuk peserta Pilkada dengan pemilih.

"Tanda bahaya ini sebetulnya sudah ditunjukkan ketika tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah kemarin. Dari data yang dirilis oleh KPU, terdapat 60 orang bakal pasangan calon yang terinfeksi Covid-19," kata Fadli pada Indozone, Sabtu (26/9/2020).

Apalagi belakangan Ketua KPU RI Arief Budiman juga terkonfirmasi terkena Covid-19. Artinya, sudah ada dua orang anggota KPU RI yang terkena Covid-19, dimana sebelumnya Evi Novida Ginting juga dikonfirmasi terkena Covid-19.

Untuk itu, mereka mendesak KPU, DPR, dan Pemerintah untuk segera berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), terutama Satgas Penanganan Covid-19, terutama terkait risiko penularan dan update penanganan Covid-19, khususnya di 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada.

Mereka juga meminta agar ada indikator terukur berbasis data di mana saja daerah yang rawan untuk pelaksanaan Pilkada sehingga proses pelaksanaannya tidak kemudian menjadi titik penyebaran baru.

"Pemerintah, untuk membuat indikator yang terukur, berbasiskan data dan informasi dari Satgas Penanganan Covid-19, daerah mana saja, dari 270 daerah, yang siap dan aman untuk melaksanakan pilkada, untuk memastikan pelaksanaan pilkada tidak menjadi titik penyebaran Covid-19 yang lebih luas," ujarnya.

Meskipun demikian, pertimbangan paling rasional sesuai kondisi saat ini, Pilkada sebaiknya ditunda karena dapat mengancam banyak orang dan ini sangat membahayakan keselamatan masyarakat.

"Kita minta KPU, Pemerintah, dan DPR untuk mempertimbangkan pilihan menunda tahapan pelaksanaan pilkada, mengingat penyebaran Covid-19 semakin meluas, dan dapat mengancam siapa saja," tukasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fahmy Fotaleno
Yulia Marianti
Wilfridus Kolo

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US