The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Usai Bikin Heboh, Ini Pesan Erick Thohir ke Ahok yang Usulkan Kementrian BUMN Dibubarkan
Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (ANTARA)
News

Usai Bikin Heboh, Ini Pesan Erick Thohir ke Ahok yang Usulkan Kementrian BUMN Dibubarkan

Kamis, 17 September 2020 11:01 WIB 17 September 2020, 11:01 WIB

INDOZONE.ID - Usai terjadi kekisruhan setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membongkar kebobrokan yang ada di dalam internal perusahaan PT Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir langsung memanggil mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Mereka pun langsung melakukan pertemuan terkait dengan kritik dan saran Ahok pada Kementrian BUMN yang diusulkan supaya dibubarkan saja.

Pertemuan itu pun diposting Ahok dalam akun media sosial miliknya. Dia menyampaikan kalau kritik dan sarannya terhadap Kementrian BUMN termasuk PT Pertamina diterima dengan baik.

"Tadi habis bertemu dengan Menteri BUMN. Kritik dan saran yang saya sampaikan, diterima dengan baik oleh Pak Erick," tulis Ahok dalam akun Instagram miliknya seperti yang dilansir INDOZONE, Kamis, (17/9/2020).

Lalu bagaimana respon Erick Thohir, setelah secara tidak langsung dikritik habis-habisan oleh Ahok? Ahok pun kena sentil oleh Erick supaya menjaga soliditas teamwork di Pertamina.

"Dan saya juga akan menjaga pesan Pak Erick, untuk menjaga soliditas teamwork dan terus melakukan Transformasi BUMN," kata Ahok.

Heboh Ahok bongkar bobrok Pertamina

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali membuat pernyataan mengejutkan. Komisaris Utama PT Pertamina itu menyebut Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan.

Video pernyataan Ahok tersebut beredar usai diunggah kanal YouTube POIN, Senin (14/9/2020).

"Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya, kita harus membangun semacam Indonesia Incorporation," katanya.

Sebelumnya, Ahok kembali blak-blakan membongkar dugaan praktik licik di perusahaan pelat merah tersebut.

Satu di antaranya tentang sejumlah oknum direksi yang mencoba potong jalur demi mengamankan kepentingan tertentu.

Menurutnya, oknum-oknum itu terbiasa melobi menteri yang membawahi Pertamina.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga," kata Ahok.

Menurut Ahok, rata-rata komisaris di Pertamina merupakan titipan sejumlah oknum di beberapa kementerian.

"Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," sambungnya.

Selanjutnya, Ahok mengatakan punya strategi untuk memutus dugaan permainan dalam penentuan jabatan di Pertamina

"Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina itu dulu naik pangkat itu mesti pakai kayak pangkat, Pertamina Refference Level. Jadi orang mesti kerja sampai SVP bisa 20 tahun ke atas. Saya potong sekarang, semua mesti lelang terbuka," terangnya.

Sementara itu seperti yang dikutip Antara, Pengamat ekonomi energi dari Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman memberikan apresiasi terhadap langkah Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam memberikan kritik internal korporasi.

"Kami mengapresiasi langkah Ahok, maju terus saja, libas," kata Yusri di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, Yusri juga mengungkapkan keganjilan bagaimana Pertamina tidak menurunkan harga BBM disaat harga minyak dunia tengah anjlok drastis.

Menurutnya, sejak awal April hingga Juni 2020 ia berhipotesis bahwa stagnan Pertamina tidak menurunkan harga BBM sepeserpun ketika harga minyak dunia pada posisi terendah selama 43 tahun terakhir karena telah terjadi inefisiensi di proses bisnis Pertamina dari hulu ke hilir.

Yusri juga mengatakan bahwa Ahok bisa mengambil langkah tegas di Pertamina, sebab di posisi jabatan Komisaris Utama, ia (Ahok) memiliki beberapa aturan yang dapat mengarahkan Pertamina memberikan evaluasi terhadap kinerja.

Sesuai UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 31 UU BUMN nomor 19 tahun 2003 tentang tugas seorang komisaris BUMN yakni mengawasi dan menasehati direksi, serta tugas dan wewenangnya komisaris lebih lengkap dan detail diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN.

"Sangat bisa melakukan tindakan semua itu, atau paling tidak dia bisa membuat rekomendasi dari dewan komisaris ditujukan kepada menteri BUMN untuk mengganti jajaran direksi dan komisaris di holding dan sub holding serta "dicucu" dan "cicitnya" yang telah terlanjur menempatkan orang yang tidak mempunyai kompetensi dan integritas serta tidak kredibel," ujarnya.

Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengungkapkan dalam media sosial bahwa internal korporasi Pertamina perlu melakukan efisiensi, terkait gaji pegawai hingga level direksi.

Ia mengkritisi Pertamina sebagai korporasi yang belum mampu menyeimbangkan keuangan perusahaan, hingga kritik kepada Kementerian BUMN dalam melakukan pergantian direksi.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fahrizal Daulay
JOIN US
JOIN US