Penangkapan Tersangka Jual-Beli NIK & Keamanan Data Disdukcapil
ANTARA/Dyah Dwi
News

Penangkapan Tersangka Jual-Beli NIK & Keamanan Data Disdukcapil

Jumat, 16 Agustus 2019 12:07 WIB 16 Agustus 2019, 12:07 WIB

INDOZONE.ID - Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri berhasil menangkap tersangka kasus penjualan data kependudukan dan rekening melalui situs aplikasi perpesanan berinisial C (32), pada Selasa (6/8) di Depok, Jawa Barat.

Tersangka dijerat Pasal 48 ayat (2) jo Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara dan/atay denda Rp3 miliar dan Pasal 95A UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandengan ancaman maksimal dua tahun penjara dan/atau denda Rp 25 juta.

"Dari tersangka, modusnya adalah yang bersangkutan menjual dari situs temanmarketing.com, di mana di dalamnya dicantumkan yang membutuhkan data bisa ke situs tersebut dan dicantumkan nomor tersangka ini," kata Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Kepolisian Indonesia Komisaris Besar Polisi Asep Syafruddin dalam konferensi pers, Jakarta, Kamis (15/8).

Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Pol Asep Safrudin (kiri) dan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh (kanan) dalam konferensi pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Kamis (15/8/2019)
ANTARA/Dyah Dwi

Dari iklan itu, polisi kemudian menyamar dengan membeli melalui aplikasi perpesanan dan mendapatkan bukti dari transaksi itu. Tersangka menawarkan beberapa paket yang harganya disesuaikan dengan jumlah data yang akan dibeli, yakni berkisar antara Rp 350.000 hingga Rp 20 juta.

"Itu sampai sekarang situs temanmarketing.com tidak bisa diakses, down. Namun kami masih terus mendalami siapa (dibalik) temanmarketing itu," kata Asep.

Menurut keterangan Asep, dari tangan pelaku ditemukan barang bukti berupa 761 ribu nomor telepon, credit card lebih dari 100 ribu dan 64.000 nomor rekening, serta data NIK dan KK sekitar 50.000 lebih.

Lebih lanjut, tersangka C mengaku mendapatkan data tersebut dari pelaku lain berinisial I yang sudah teridentifikasi masih dalam pengejaran. Tersangka C juga mengaku mendapatkan komisi sebesar Rp 50.000 dari setiap transaksi. Sehari, dia bisa meraup setidaknya Rp 250 ribu.

Sampai saat ini, polisi masih mendalami sumber data dan konsumen tersangka C. "Dari mana dia mendapatkannya, kemudian kepada siapa dia menjualnya, konsumennya, itu tim kami masih terus melakukan pendalaman secara lebih jelas lagi terhadap kasus ini," katanya.

ANTARA/Dyah Dwi
ANTARA/Dyah Dwi

Selain itu, Asep menerangkan bahwa tersangka C tidak mendapatkan data-data tersebut dengan membobol sistem kependudukan dan pencatatan sipil. "Hasil keterangan tersangka itu tidak didapatkan bahwa yang bersangkutan mendapatkan dari hasil intercept terhadap sistem yang ada di Dukcapil," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan data kependudukan dijaga dengan sistem berlapis untuk menjaga keamanan.

"Ini perlu kami tegaskan sistem kami terjaga dan tidak di-intercept. Data kami terjaga rapi dengan pengamanan fisik maupun sistem," kata Zudan.

Tersangka Jual-Beli NIK Pernah Berhenti Sebelum Beraksi Lagi

ANTARA/Dyah Dwi
ANTARA/Dyah Dwi

Tersangka C pernah berhenti melakukan aksi kriminal jual-beli data kependudukan sebelum akhirnya beraksi lagi. "Sekitar dua tahun yang lalu dia berhenti dan beberapa bulan kemarin dia melakukan lagi," ujar Asep.

Asep menuturkan tersangka tidak mempunyai pekerjaan tetap, sementara dari jual beli data pribadi ia dapat meraup setidaknya Rp 250 ribu dalam sehari.

Ia mengancam pelaku tindakan kriminal serupa untuk menghentikan aksi jual-beli data pribadi karena pihaknya terus melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.

"Segera hentikan, karena sekali lagi kami tidak berhenti di sini, tetapi kami akan terus mengejar yang modus operandinya sama atau pun modus-modus lain dengan tujuan menjual data pribadi orang lain, data perbankan, data elektronik lainnya," tutur Asep.

Dukcapil Harapkan Pegawai Beintegritas Cegah Jual-Beli Data

ANTARA/Indriani
ANTARA/Indriani

Terkait kasus ini, Zudan berharap semua lembaga yang menyimpan data pribadi masyarakat agar mempekerjakan pegawai berintegritas untuk mencegah terjadinya jual-beli data.

"Lembaga yang menyimpan data pribadi harus menjaga SOP dan berintegritas serta menempatkan pegawai berintegritas sehingga data tidak diambil untuk kepentingan yang lain dan diperjualbelikan," kata Zudan.

Ia pun mengimbau masyarakat tidak mudah membagikan data kependudukan dan data pribadi lainnya sebelum memastikan pemanfaatan data itu. Bila perlu, kata Zudan, masyarakat membuat perjanjian atau kontrak bahwa data hanya digunakan untuk peruntukan transaksi itu dan tidak boleh digunakan untuk keperluan yang lain.

"Terutama sekarang fintech yang meminta data, yang kemudian bisa disalahgunakan. Fintech-fintech harus diketahui betul yang meminta data itu harus yang sudah berizin di OJK," ujarnya.

Semua pihak, menurut dia, harus bersama-sama berperan mencegah penyalahgunaan data pribadi dan memanfaatkan data pribadi secara bertanggung jawab serta rahasia.

"Kalau mengetahui ada di media sosial atau dunia nyata orang memperjualbelikan data kependudukan segera melapor polisi terdekat atau bisa kami di Dukcapil," kata dia.

TAG
Rizka
Rizka
Rizka

Rizka

Editor
Rizka

Rizka

Reporter

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU