Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PPP, Muhammad Aras ikut berkomentar terkait banjir di Ibu Kota Jakarta yang intensitasnya cukup sering dua bulan belakangan ini. Menurutnya, hal ini harus segera disikapi oleh Pemprov DKI hingga pemerintah pusat di mana pemerintahan dan institusi negara ada di Jakarta.
"Jakarta ini adalah Ibu Kota, kami minta agar Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat bisa duduk bersama, melakukan penelitian, jika perlu datangkan para ahli-ahli untuk bisa menangani banjir di Ibu Kota dan mencegahnya di kemudian hari," ucapnya saat dikonfirmasi Indozone, Selasa, (25/2/2020).
Menurutnya, selain menggenangi permukiman warga, banjir juga menggenangi jalanan vital, beberapa underpass, dan juga jalan tol. Tentu dikarenakan ada yang salah dengan sistem drainase Ibu Kota.
"Bagaimana dengan normalisasi dan naturalisasi sungai-sungai atau saluran-saluran air? Banjir yang terjadi saat ini kan disebabkan oleh hujan, artinya banjir lokal bukan banjir kiriman. Seharusnya, banjir seperti ini sangat bisa diantisipasi dengan sistem pencegahan banjir yang baik," jelasnya.
Muhammad Aras mengapresiasi langkah Gubernur Anies Baswedan mengeluarkan 9 poin arahan gubernur pada jajarannya terkait banjir. Namun, dia kecewa lantaran dalam beberapa tahun terakhir, Pemprov DKI Jakarta terihat kurang serius dalam proses pencegahan banjir yang tiap tahun terjadi di Ibu Kota Jakarta.
"Seharusnya, jika (Pemprov) mau serius, rentan waktu dari sekitar bulan April hingga Agustus itu sudah cukup untuk mempersiapkan Jakarta tidak banjir saat musim hujan datang," tegasnya.
Seperti diketahui Hujan yang turun sejak Senin (24/2/2020) malam hingga Selasa (25/2/2020) pagi, membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Layanan transportasi massal pun terganggu, mulai dari Transjakarta hingga layanan KRL Commuter Line.
Banjir di sejumlah kawasan, membuat halte dan stasiun kedua layanan transportasi massal tersebut terendam. Layanan pun terhenti.
