Dewan Perwakilan Rakyat terus metangkan rencana revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Salah satu yang bakal dirombakl adalah struktural penanggulangan bencana terutama di daerah.
Perubahan struktur komando ini, diakibatnya keluhan dan tidak efektifnya penaggulangan bencana yang terjadi di daerah akibat pola kepemimpinan.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Adang Daradjatun menegaskan, upaya perbaikan urusan struktural untuk mempercepat koordinasi penanggulangan bencana.
Selama ini, lanjut ia, Kepala Perwakilan BPBD diduduki oleh Sekretaris Daerah. Struktur tersebut yang membuat koordinasi menjadi sulit.
"Dalam kewenangannya Sekda yang memimpin, tetapi dari hasil lapangan mereka bercerita, saat terjadi sebuah bencana memang masih membutuhkan suatu koordinasi Kementerian dan Lembaga yang lebih baik,” katanya.
Dalam Pasal 18 UU Penanggulangan Bencana, memang tercantum jelas nomenklaturnya ketika bencana terjadi, pelimpahan wewenang komando ditujukan pada Sekda sebagai pejabat setingkat di bawah Gubernur.
Akan tetapi, kata ia, masyarakat berdasar apa yang mereka rasakan di lapangan dan seharusnya kewenangan ini diberikan kepada badan yang memahami aturan penanggulangan kebencanaan dan orang-orang yang tepat .
“Sehingga koordinasi nantinya akan berjalan lebih cepat. Keputusan yang cepat di dalam kondisi krusial dan bersifat final sangat menentukan perubahan kondisi daerah terdampak bencana," ungkapnya.
Revisi UU Peanggulangan bencana, diharapkan dapat menciptakan upata preventif salah satunya melalui pendekatan teknologi modern yang dapat memperhitungkan segala potensi bencana, sehingga dampak yang terjadi tidak sebegitu parah seperti sebelumnya.
