Regenerasi Koruptor Bikin Pusing KPK: Lebih Cepat dari Pemberantasan Korupsi!

- Kamis, 13 April 2023 | 19:01 WIB
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (INDOZONE/Asep Bidin Rosidin)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (INDOZONE/Asep Bidin Rosidin)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nurul Ghufron, mengakui penangkapan pelaku korupsi tak kunjung membuat praktik rasuah berkurang. Sebab, regenerasi koruptor berjalan sangat cepat.

"KPK menangkap para pejabat dan bupati, wali kota, gubernur sampai para menteri, anggota dewan dan lain-lain itu, ketepatannya sudah tepat, tetapi daya menangkapnya masih kalah dengan daya kecepatan regenerasi koruptornya," kata Ghufron di kantor Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jakarta Timur, Kamis (13/4/2023).

Ghufron mengatakan, upaya perbaikan di sektor hulu harus segera dilakukan demi memberantas praktik korupsi. Menurutnya, jabatan hanya mementingkan pertarungan modal.

-
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (INDOZONE/Asep Bidin Rosidin)

Baca Juga: Jusuf Kalla Samakan KPK dengan Masjid: Jangan Politik, Baru Efektif dan Independen

"Proses di hulunya, yaitu proses politik yang gagal, demokrasinya, demokrasi yang melahirkan bukan orang-orang yang secara baik kapabilitas, baik kompetensi maupun integritas dan komitmennya untuk rakyat itu tidak ada, karena asumsinya kemudian seakan-akan jabatan hanya pertarungan modal untuk mendudukinya," tuturnya.

Menurut Ghufron, praktik korupsi bukan lagi soal potensi, melainkan tindak pidana yang pasti terjadi dengan kondisi tersebut. Sebab, para koruptor yang belum tertangkap, hanya sedang tidak sial saja.

"Yang tidak tertangkap, hanya belum apes saja. Yang ditangkap apes saja. Ini fakta yang terjadi tentang kehidupan berbangsa kita saat ini," ungkapnya.

Ghufron menilai, praktik rasuah di Indonesia telah menyentuh hingga akar. Sebab, ada tokoh agama yang meminta imbalan karena telah memberi dukungan terhadap kepala daerah tertentu.

"Mohon maaf ada bupati didukung para kiai dan macam-macam. Ketika duduk, tidak mampu menyumbang pada pondok dan masih banyak dianggap bodoh, dianggap tidak mampu, minimal dianggap pelit," ucapnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Respons soal Pegawai Ditjen Perkeretaapian Cari THR Lewat Korupsi

"Negara yang kita hidup bersama untuk sebuah kemampuan dan keadilan bersama tidak akan tercapai kalau kemudian proses politiknya masih ini," pungkas Ghufron.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Gorontalo Dini Hari

Kamis, 25 April 2024 | 14:57 WIB
X