Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 dipastikan akan berjalan sesuai rencana pada 14 Februari 2024. Kepastian itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Hasyim Asy'ari seusai menjadi pembicara dalam acara Stadium General bertajuk Kesiapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Selasa (14/3/2023).
"KPU memastikan bahwa Pemilu jalan terus sebagaimana rencana, hari pemungutan suaranya itu 14 Februari 2024. Segala upaya untuk menuju ke arah situ, kami jalan terus," ungkap Hasyim dengan didampingi Rektor IPDN Hadi Prabowo saat ditanya wartawan.
Hasyim menegaskan terkait isu penundaan Pemilu 2024 merupakan hal yang tidak benar jika mengacu kepada amar putusan dari PN Jakarta Pusat.
"Tidak benar, jadi jika membaca amar putusan PN Jakarta Pusat itu, tidak benar kalau itu dimaknai penundaan Pemilu," tegas Hasyim.
BACA JUGA: Lindungi Data Pemilu dari Serangan Siber, Bawaslu Luncurkan CSIRT
Hasyim juga memastikan pihak KPU telah menyampaikan memori dan pernyataan banding kepada PN Jakarta Pusat (Jakpus) pada Jumat (10/3/2023) lalu terkait gugatan Partai Prima untuk menunda Pemilu 2024. Seraya kalakarnya, Hasyim menyatakan optimistis KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahunan itu.
"Optimis, karena KPU itu kan Komisi Pemilihan Umum, jadi harus memastikan 'Pemilihan Umum-nya' ada, kalau 'Pemilihan Umum-nya' tidak ada KPU hanya mengurusi komisi-nya saja, jadi tidak enak, Komisi Pemilihan Umum, jadi harus memastikan Pemilihan Umumnya ada," paparnya.
BACA JUGA: Airlangga Hartarto: Wayahna Kang Emil Gabung Golkar, Waktunya Golkar Menang
Sementara itu, Rektor IPDN Hadi Prabowo mengatakan bahwa penyelenggaraan seminar nasional dengan mengangkat topik pemilu ini diharapkan mampu menyatukan persepsi dan meningkatkan sinergitas penyelenggaraan pemilu.
Menurutnya, keberhasilan pemilu tidak hanya ada di tangan penyelenggara dan peserta pemilu saja tapi juga harus mendapat dukungan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, organisasi masyarakat, media masa dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh.
"Kita sebagai bagian dari masyarakat Indonesia harus mendukung penuh penyelenggaraan pemilu yang merupakan amanah yang tercantum dalam kalender konstitusi yang tidak mungkin ditunda atau dimundurkan," kata Hadi.
Artikel Menarik Lainnya:
