Anggota DPR: Raker Penanganan Banjir Harusnya Jadi Panggung Gubernur

- Rabu, 26 Februari 2020 | 18:08 WIB
Suasana rapat kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan beberapa pihak terkait soal penanganan bencana banjir di Jabodetabek, Rabu (26/2/2020). (INDOZONE/Mula Akmal)
Suasana rapat kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan beberapa pihak terkait soal penanganan bencana banjir di Jabodetabek, Rabu (26/2/2020). (INDOZONE/Mula Akmal)

Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja dengan sejumlah pihak terkait, membahas penanganan banjir, Rabu (26/2/2020). Sayangnya Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Banten tak hadir dalam pertemuan yang digelar di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, tersebut.

Anies Baswedan (Gubernur DKI), Ridwan Kamil (Gubernur Jabar), dan Wahidin Halim (Gubernur Banten) hanya mengirimkan perwakilan mereka. Absennya ketiga gubernur tersebut mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi V DPR, Suryadi. 

Anggota dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai raker DPR ini bisa jadi bentuk tanggung jawab dan keseriusan para pimpinan daerah dalam penanganan banjir di wilayah mereka. Jangan sampai, lanjutnya, hal ini justru jadi ajang pengamat politik dan lembaga survei untuk mengaitkannya ke pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. 

"Seharusnya menjadi panggung sekaligus tanggung jawab gubernur sebagai pengambil kebijakan di tingkat daerah untuk berbicara, menangani masalah tersebut, dan mencari solusi jangka panjang dalam penanganan banjir," ujar Suryadi saat dikonfirmasi Indozone melalui pesan singkat, Rabu (26/2/2020). 

Suryadi juga menilai, pemerintah pusat bisa berbuat lebih dalam menangani banjir. Pasalnya, sudah ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta dan daerah-daerah penyangganya.

Meski demikian, dia mengakui Perpres tersebut masih perlu direvisi. Dalam 10 tahun terakhir, sambungnya, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) kawasan megapolitan belum pernah diubah.

Oleh karena itu, Suryadi menyampaikan perlunya keseriusan dalam penanganan banjir, khususnya di Jabodetabek.

"Bahkan kami mendorong diaturnya penanggulangan banjir ini dalam suatu peraturan yang lebih terpadu, lebih tegas dan lebih dapat diekseksekusi," pungkasnya.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X