Pengamat Transportasi dan Ketua Bidang Advokasi Kemasyarakatan MTI, Djoko Setijowarno menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang membatasi angkutan umum di tengah wabah virus corona. Dia menilai, seharusnya aktivitas orang juga harus dikurangi, misalnya aktivitas para pekerja kantoran yang harus dikurangi.
"Begini, transportasi itu adalah kebutuhan turunan dari kegiatan. Kalau sudah menutup itu apakah orang enggak bisa melintas? Bisa, ya pakai kendaraan pribadi. Masalahnya kalau mau mengurangi interaksi itu ya aktivitas orangnya yang dikurangi," kata Djoko kepada Indozone, Senin (20/4/2020).
Menurutnya, kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah termasuk Jakarta tidak terlalu berdampak pada masyarakat yang bekerja di sektor-sektor pekerjaan yang dikecualikan untuk bekerja dari rumah.
Menurutnya, kegiatan perkantoran harus betul-betul dikurangi agar interaksi masyarakat di luar semakin berkurang.
"Saya lihat di stasiun masih ramai dan di Jakarta itu belum berkurang, ini akibat surat edaran Menteri Perindustrian yang kira-kira 200 usaha mesti jalan. Intinya kegiatannya harus dikurangi kegiatan perkantoran, jenis-jenis usaha," ungkap Djoko.
Lebih jauh Djoko mengatakan jika beberapa perkantoran tetap harus berjalan, pihak perusahaan harus memberikan fasilitas kepada para pegawainya. Fasilitasnya bisa dengan menyediakan mobil antar jemput maupun penginapan di sekitar kantor.
Tentunya hal itu untuk mengurangi aktivitas masyarakat di titik-titik pemberhentian angkutan umum. Hal tersebut dikatakannya merupakan solusi untuk pemerintah maupun pelaku usaha saat ini.
"Kalau dia mau berkegiatan kayak gitu itu pegawainya solusinya diinapkan di Jakarta, di hotel-hotel itu atau dikasih angkutan antar jemput sendiri untuk kariyawanannya di luar 8 sektor tadi," kata Djoko.
"Atau disuruh nginep aja di hotel-hotel biar hotelnya ada isinya. Ya harga biasa lah misal kos-kosannya aja satu kamar satu orang, misalnya satu kos di Jakarta dibayarin gitu. Nah mau pilih yang mana?" sambungnya.
Selain itu, ketika disinggung terkait Stasiun Cilebut Bogor yang hari ini sangat ramai, dia menilai, hal itu sangat wajar. Sebab masyarakat di sana diwajibkan tetap bekerja dan hanya bisa menggunakan transportasi umum seperti kereta.
"Gini, Stasiun Cilebut, Bojong apa bus besar bisa masuk sana? Kan enggak bisa. Para Kepala Daerah enggak mikir karena mereka taunya stasiun kotanya, padahal di sana enggak ada angkutan," kata Djoko.
"Misal dari Rangkas nah enggak ada staisun, enggak ada angkutan, mereka harus naik apa? Sedangkan mereka harus kerja kan," pungkasnya.
