Presiden Joko Widodo dalam periode ke-2nya, menjanjikan bakal mendobrak rutinitas dan meningkatkan produktivitas dengan bekerja, bukan hanya berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil yang nyata.
"Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan," katanya.
Dalam pidato awal sebagai presiden 2019 -2024, Jokowi mengaku, seringkali birokrasi melaporkan bahwa program sudah dijalankan, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai.
"Kalau ditanya, jawabnya “Program sudah terlaksana Pak.” Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. Sekali lagi, yang utama itu bukan prosesnya, yang utama itu hasilnya," katanya.
Ia menegaskan, cara mengeceknya itu mudah. Dengan mengirim pesan melalui SMS atau WA. Ada sent, artinya telah terkirim. Ada delivered, artinya telah diterima.
"Tugas kita itu menjamin delivered, buk1an hanya menjamin sent. Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat," tegas Jokowi.
Jokowi menegaskan, penyederhanaan birokrasi akan dilakukan besar-besaran. Selain itu, investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan dengan memotong prosedur yang panjang. Selain itu, eselonisasi bakal harus disederhanakan.
"Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," katanya.
Ia mengingakan, pada para menteri yang bakal membantunya, para pejabat dan birokrat, untuk serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan.
"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot,"
