Gerindra: Partai Pendukung dan Oposisi Masih Dinamis dan Bisa Berubah

- Sabtu, 12 Oktober 2019 | 16:49 WIB
Momen Presiden Jokowi bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (atas) dan Prabowo Subianto (bawah) di Istana Kepresidenan. (Antara/Akbar Nugroho Gumay/Bayu Prasetyo)
Momen Presiden Jokowi bertemu dengan Susilo Bambang Yudhoyono (atas) dan Prabowo Subianto (bawah) di Istana Kepresidenan. (Antara/Akbar Nugroho Gumay/Bayu Prasetyo)

Partai Gerindra menganggap komposisi koalisi partai pendukung pemerintah dan koalisi partai oposisi masih bisa berubah seiring berjalannya waktu. 

Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menjelaskan politik di Indonesia berbeda dengan politik di negara-negara lain. Jika di negara lain partai oposisi dan sebaliknya partai pendukung pemerintah memiliki komposisi tetap, di Indonesia koalisi partai oposisi dan partai di dalam pemerintah bersifat dinamis.

Riza mencontohkan lima tahun lalu, partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berada di barisan partai koalisi oposisi, namun di tengah jalan kedua partai tersebut keluar dan bergabung dengan pemerintah. 

Menurutnya hal tersebut juga dapat terjadi dengan komposisi partai pendukung pemerintah. Terlebih, jumlah partai pendukung pemerintah tidak sedikit dan punya kepentingan masing-masing.

"Kedepannya kita lihat nih, apakah semua yang di luar tetap di luar. Apa sebagaian di dalam," ujar Riza saat diskusi bertajuk Peta Politik Usai "Pesta" Di Parlemen, di Jakarta, Sabtu (12/10).

Riza menambahkan pemikiran agar partai pendukung harus punya komposisi membuat lebih membuat pemerintah terus membuka pintu kepada partai lain untuk bergabung. Hal ini didasari kekhawatiran akan adanya guncangan politik jika salah satu partai keluar dari koalisi. Sebaliknya, kekhawatiran adanya guncangan tidak terjadi di koalisi partai oposisi.

Namun Riza memberikan saran, jika partai pendukung lebih besar akan banyak kepentingan yang harus dipenuhi oleh pemerintah. 

"Ada yang bilang 60 persen rawan, nanti kalo ada yang keluar pemerintah enggak kuat, maka harus ada tambahan. Itu sesuatu yang dipikirkan oleh pemerintah. Tetapi kalau kebanyakan juga tidak baik juga," ujarnya.

Lebih lanjut Riza menjelaskan saat ini Partai Gerindra belum menentukan sikap apakah berada di dalam pemerintah atau di luar. Meski pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Terpilih Joko Widodo sudah terjadi lebih dari sekali, hal ini tidak menjamin Gerindra akan duduk di dalam pemerintah.

"Kita akan ada Rakernas, disitu ditentukan sikap Partai Gerindra," ujarnya.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Gorontalo Dini Hari

Kamis, 25 April 2024 | 14:57 WIB
X