Berdasarkan arahan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan visi misi Presiden Joko Widodo, salah satu terobosan penting yang menjadi fokus pemerintah Indonesia adalah memperkuat diplomasi ekonomi dengan pasar-pasar baru, termasuk Afrika.
Atas dasar itu, Direktur Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia Daniel Tumpal Simanjuntak memaparkan empat strategi diplomasi ekonomi Indonesia untuk mulai menggarap pasar non-tradisional di Afrika.
Strategi pertama adalah menjalankan diplomasi dalam negeri untuk memperbaiki persepsi yang salah mengenai Afrika, yaitu bagaimana para pemangku kepentingan di Indonesia harus melihat Afrika lebih dalam dan melihat Afrika sebagai benua masa depan.
"Saat ini, sudah tidak tepat mengasosiasikan Afrika sebagai benua yang tertinggal atau lekat dengan konflik dan kelaparan," kata Tumpal yang telah bertugas sebagai Direktur Afrika Kemenlu RI sejak Januari 2017, beberapa waktu lalu.
Sebaliknya, Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan Afrika sebagai kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua di dunia pada 2020. Afrika juga merupakan benua dengan angkatan muda terbesar di dunia.
Pertumbuhan di masa depan kemungkinan akan didukung oleh sejumlah faktor termasuk tingkat urbanisasi paling cepat di dunia pada 2034. Populasi usia kerja di Afrika pun diperkirakan akan lebih besar daripada China atau India.
Strategi kedua yaitu memetakan industri yang relevan dengan kondisi di Afrika. Dari sisi perdagangan, Indonesia memprakarsai dimulainya negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan sejumlah negara di Afrika. Di antaranya, Mozambik, Mauritius, dan Djibouti. Perjanjian itu diharapkan dapat mengurangi hambatan tarif yang selama ini menjadi ganjalan dalam hubungan perdagangan Afrika dengan Indonesia.
Selain itu, Indonesia juga telah mengidentifikasi besarnya peluang kerja sama pembangunan infrastruktur di Afrika, serta mendorong sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) untuk menggarap pasar Afrika.
Adapun beberapa BUMN yang dinilai strategis seperti PT Dirgantara Indonesia, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Pertamina, PT INKA, dan PT LEN untuk ikut menjajaki kerja sama dalam bidang infrastruktur di Afrika.
“BUMN kita itu pemain dunia sebetulnya,” kata Tumpal.
Strategi ketiga, membantu pendanaan proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan Indonesia di Afrika dengan menggandeng Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI/Indonesia Eximbank). Upaya itu telah menghasilkan kesepakatan bisnis sebesar 356 juta dolar AS (sekitar Rp5,07 triliun) yang ditandatangani LPEI dengan PT Wijaya Karya (WIKA) dan sejumlah negara Afrika, di Bali pada Agustus 2019.
Kemudian, strategi keempat adalah mendorong lebih banyak perusahaan swasta Indonesia untuk berinvestasi di Afrika. Menurut Tumpal, sudah banyak perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Afrika, terutama yang bergerak di sektor tekstil, karet, kertas, consumer goods, dan obat.
Namun, ia meyakini bahwa jumlahnya masih dapat bertambah. Dalam lima tahun ke depan, Kemenlu RI bekerjasama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia akan berupaya menambah jumlah pelaku usaha Indonesia untuk berbisnis dengan mitra-mitranya di Afrika.
“Empat strategi dasar inilah yang kami kembangkan, mudah-mudahan berhasil,” tutur Tumpal.
