Presiden Joko Widodo perintahkan jajarannya, memastikan pengadaan barang dan jasa pemerintah tepat waktu dalam perencanaan dan pelaksanaan. Sehingga, bakal lancarkan daya dorong pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi dunia.
Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, Jokowi menegaskan, proses pengadaan barang dan jasa harus dilakukan seawal mungkin atau pada Januari harus mulai belanja.
Ia mengaku, masih menerima laporan mengenai, adanya paket pekerjaan konstruksi senilai Rp31,7 triliun, yang berproses di e-tendering di bulan November ini.
Padahal, lanjut ia, pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu penggerak penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.
"Tinggal dua bulan masih urusan konstruksi, masih lelang konstruksi. Ini enggak diterus-teruskan. Tapi kenyataannya ini masih banyak sekali dan itu tiap tahun kita ulang terus kesalahannya. Akhirnya apa? Ya kualitasnya jelek," katanya.
Jokowi mengatakan, untuk mendukung upaya pengadaan yang lebih optimal, cepat, dan transparan, pemerintah telah melakukan transformasi menuju sistem pengadaan secara elektronik. Meski demikian, upaya tersebut tidak cukup bila tidak diikuti dengan perubahan pola pikir yang mendasar.
"Sejak 15 tahun yang lalu saya lihat proses pengadaan kita ini sebetulnya sudah ada e-procurement, e-tendering, e-purchasing, bagus sekali. Tapi dalam praktiknya masih dalam pola pikir yang lama," kata Presiden.
Jokowi mengharapkan, peran aktif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama dengan kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, mempercepat proses belanja anggaran, urusan pembangunan infrastruktur, agar segera menggerakkan perekonomian.
Indonesia, lanjut ia, tengah berupaya keras untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah sebagai respons terhadap perekonomian dunia yang mengalami perlambatan.
Pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan belanja modal, tegas Jokowi, diharapkan semakin menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan perputaran uang baik di kota besar maupun di daerah.
"Kalau uangnya tidak keluar berarti perputaran uang di daerah menjadi tidak ada atau berkurang. Kalau uang tidak berputar pasti pertumbuhannya akan rendah. Artinya rakyat kita yang menderita," ungkapnya.
