Penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR dilayangkan dari beberapa pemuka agama. Hal itu disampaikan melalui konferensi pers Fraksi Rakyat Indonesia.
Salah satunya diungkapkan oleh Intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Ulil Abshar Abdalla. Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintah dan DPR kerap tidak mendengar aspirasi maupun suara dari rakyat.
Tokoh yang kerap disapa Gus Ulil hal tersebut tidak hanya terjadi pada UU Cipta Kerja, namun juga telah terjadi pada revisi UU KPK, dan yang terbaru saat masyarakat meminta untuk penundaan Pilkada karena tengah pandemi.
“Yang saya heran adalah ada gejala akhir-akhir ini bahwa pemerintah dan parlemen kita itu tidak mendengar suara rakyat, cenderung tuli terhadap aspirasi masyarakat, kita melihat ada beberapa peristiwa yang mengenaskan buat saya," ucapnya, Selasa (6/10/2020).
Sementara itu, Pendeta Mery Kolimon menilai bahwa kegaduhan yang ditimbulkan dari pengesahan Omnibus Law ini menunjukkan kalau peraturan tersebut tidak melayani cita-cita bangsa.
“Mekanisme tatap muka tidak bisa ditempuh tapi toh dengan kemajuan teknologi partisipasi publik untuk dilahirkannya sebuah UU harusnya tetap terjamin, dan kami menyesal karena itu terkesan tertutup sekali,” ungkap Mery.
Tokoh pesantren Roy Murtadho juga menolak untuk Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Hal tersebut dikarenakan pemerintah dan DPR tidak berpihak kepada masyarakat.
“Saya setuju bahwa tanda-tanda liberal demokrasi itu bukan sebuah wacana, tapi sudah mengemuka, eksplisit dan manifes, ini menjadi tanda bahaya buat kita semua," tambah Roy.
