Sejumlah pihak telah meminta pemerintah agar menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dengan alasan darurat kesehatan.
Satu yang teranyar datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Namun, sikap berbeda disampaikan PDI Perjuangan. Melalui sekretaris jenderalnya, Hasto Kristiyanto, partai tersebut berpendapat bahwa pesta demokrasi itu harus tetap diselenggarakan sesuai waktu yang telah ditentukan. Yakni Desember 2020 mendatang.
Menurut Hasto, penundaan akan menciptakan ketidakpastian politik. Bila ditunda, maka daerah akan dipimpin oleh seorang pelaksana tugas kepala daerah. Sedangkan pada masa darurat ini, kata Hasto, jabatan kepala daerah tidak boleh diisi seorang pelaksana tugas.
"Penundaan pilkada di tengah pandemi akan menciptakan ketidakpastian baru. Mengingat kepala daerah akan berakhir pada Februari," kata Hasto melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Minggu (20/9/2020).
Alasan lain yang membuat partainya menolak penundaan adalah ketidakpastian berakhirnya pandemi Covid-19 dan dampak yang menyertainya.
"Justru memberikan kepastian agar ada pemimpin yang kuat, ada pemimpin-pemimpin yang punya program pencegahan Covid yang kemudian dipilih rakyat," kata Hasto.
Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta KPU, pemerintah dan DPR RI untuk menunda penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 demi menjaga kesehatan rakyat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj melalui pernyataan tertulis.
"Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati," katanya dikutip dari ANTARA, Minggu (20/9/2020).
Menurut Said Aqil, pelaksanaan Pilkada dinilai sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak meski memperketat protokol kesehatan.
Di sisi lain, Nahdlatul Ulama juga meminta agar anggaran Pilkada direalokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial.
Selain itu, Nahdlatul Ulama mengingatkan Rekomendasi Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2012 di Kempek Cirebon perihal perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada yang banyak menimbulkan mudarat berupa politik uang dan politik biaya tinggi.
Pernyataan sikap itu mencermati perkembangan penanggulangan pandemi COVID-19.
