Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan kembali membangun Kampung Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara. Pembangunan dan penataan kampung ini mendapat sorotan dari berbagai pihak termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena terkesan dipaksakan.
Bagi Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak dari Fraksi PDIP, pembangunan kembali Kampung Akuarium yang pernah digusur oleh pemerintahan sebelumnya sebenarnya merupakan sebuah kemunduran dari penataan kota yang sudah dilakukan sebelumnya.
"Ini membingungkan, karena pemerintahan sebelumnya sudah capek-capek membebaskan daerah tersebut, untuk keperluan pemda, kemudian dibikin Kampung Akuarium. Kalau setiap kebijakan gubernur mengubah kebijakan gubernur yang lama. Lalu kapan kota ini akan maju," kata Gilbert Simanjuntak di Jakarta, Senin (24/8/2020).
Ia menambahkan pembangunan Kampung Akuarium terkesan dipaksakan untuk pembuatan rumah susun (Rusun) untuk masyarakat karena tanah itu merupakan milik pemerintah daerah bukan milik masyarakat dan daerah pemukiman.
"Jadi kalau kemudian kebijakan itu tidak tetap sasaran, maka DKI ini tidak akan pernah maju, kembali lagi ke titik nol, kemarin padahal udah bagus," ujarnya.
"Kebijakan ini, kesannya dipaksakan karena sebenarnya itu tanah pemerintah tapi dibuat untuk rusun. Memang masih bisa diperdebatkan bahwa, itu tanah pemerintah bisa dibuat rusun, tapi itu aneh karena itu dulu dibebaskan untuk keperluan pemerintah dalam upaya mengembangkan fasilitas umum," sambungnya.
Untuk diketahui, empat tahun lalu, di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Kampung Akuarium pernah digusur. Penggusuran kampung Akuarium kala itu dilakukan untuk digunakan sebagai kawasan cagar budaya dan pembangunan tanggul laut Teluk Jakarta.
