OTT Gubernur Sulsel, Apa Ada Kaitan dengan Proyek Makassar New Port dan Tambang Pasir?

- Sabtu, 27 Februari 2021 | 17:13 WIB
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2/2021). (ANTARA/Dhemas Reviyanto)
Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Sabtu (27/2/2021). (ANTARA/Dhemas Reviyanto)

Sebuah diskusi digelar membahas operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). OTT itu pun dikaitkan dengan proyek Makassar New Port maupun konflik tambak di Kondingareng yang saat ini tengah menjadi satu permasalahan di Sulsel.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin yang menjadi salah satu narasumber dalam acara itu menyebut penangkapan sang Gubernur doa masyarakat. Doa itu pun akibat konflik pasir laut dan proyek Makassar New Port.

"Penangkapan ini merupakan jawaban atas doa kami semua. Kami mengapresiasi KPK yang sudah melakukan penegakan hukum tepat dengan menangkap dan memeriksa Nurdin atas dugaan tindak pidana korupsi," kata Amin dalam sebuah diskusi yang disiarkan daring, Sabtu (27/2/2021).

Amin pun mendorong KPK agar menyidik dugaan tindak pidana korupsi pada proyek tambang pasir laut atau yang berhubungan dengan Makassar New Port. Ada dugaan jika kedua proyek tersebut melanggar aturan bahkan terindikasi tindakan korupsi.

Baca Juga: Mobil Usia 10 Tahun Bakal Dilarang Melaju di Jakarta, Begini Tanggapan Pengamat

"Kami mendesak KPK untuk mengembangkan kasus ini," beber Amin.

Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah mengatakan hal yang sama dengan Amin. Dia mendorong KPK untuk menyidik dugaan korupsi di dua proyek tersebut.

-
Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah. (ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulsel)

 

"Harapannya selain kami apresiasi KPK yang melakukan penindakan, tentunya kita mendorong KPK mengembangkan kasus OTT tadi termasuk mengembangkan ke masalah dugaan korupsi yang berhubungan dengan proyek Makassar New Port atau tambang pasir Kodingareng," kata Merah.

Proyek tambang pasir di Kodingareng sendiri dikatakannya sangat merugikan nelayan karena proyek tersebut membuat nelayan kesulitan mencari ikan. Bahkan, nelayan harus berlayar jauh agar bisa mendapatkan ikan yang tentunya akan menghabiskan bahan bakar termasuk mengurangi pemasukan.

"Ini menciptakan kemiskinan dan suara protes masyarakat dihadapi dengan intimidasi kekerasan. Puluhan masyarakat ditangkap, dilabel kriminal dan ini terbukti orang-orang yang duduk di pemerintahan malah kriminal," kata Merah.

Dalam proyek ini, Merah mengungkap ada dugaan rangkap jabatan dalam dua perusahaan berbeda yang menangani proyek ini. Untuk itu lah dia mendorong KPK untuk mengusut keterlibatan Gubernur Sulsel di sana.

"Jadi perusahaan PT Banteng Laut, PT Nugraha Indonesia Timur itu dua perusahaan ditunjuk Gubernur menjadi pemenang izin pertambangan disana mereka bekerjasama dengan perusahaan di Belanda. Ini harus dikembangkan kasusnya," pungkas Merah.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X