Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla mengatakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur masih memerlukan proses panjang. Menurutnya ada sejumlah hal yang harus ditempuh, seperti melalui DPR, dan RUU-nya.
"Jadi masih panjang, masih ada beberapa langkah yang harus ditempuh sampai dengan DPR, maka baru kita bahas lagi tentang RUU tata ruangnya, dibuat perencanaan yang fixed," kata Wapres JK di Kantor Wapres Jakarta, Selasa.
Usai pemilihan lokasi ditentukan Presiden Jokowi, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengkaji lebih rinci soal bentuk ibu kota baru oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
"Soal kajiannya, perlu pendalaman dari semua sektor, (seperti) sektor pemerintahan tentu, faktor ekonomi, dan sebagainya; yang kemudian menjadi di tingkat kajian akademis. Dari situ baru RUU (rancangan undang-undang), nanti dibahas di DPR," jelasnya.
Setelah itu, dengan berbekal dokumen kajian perencanaan pembangunan ibu kota baru, maka Pemerintah akan mengusulkan Kaltim sebagai calon ibu kota ke DPR RI.
Wapres pun memperkirakan pembahasan RUU ibu kota dan RUU terkait lainnya baru akan dikerjakan oleh anggota DPR di periode 2019-2024, karena masa jabatan yang sekarang hampir selesai di Oktober nanti.
"Kalau DPR sekarang kan tinggal sisa sebulan lebih tugasnya, jadi mungkin dibahas nanti lebih dalam oleh DPR berikutnya. DPR juga itu belum terbentuk, mengatur komisinya, itu makan tempo juga itu, deal deal-nya," ujarnya.
