Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daul mengatakan pihaknya sangat mendukung keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membatalkan vaksinasi berbayar individu.
Menurut Saleh keputusan vaksin berbayar dibatalkan menunjukkan jika Kepala Negara mendengar saran dan masukan dari masyarakat.
"Itu menunjukkan bahwa presiden mendengar saran dan masukan dari masyarakat," kata Saleh kepada Indozone dikutip Minggu (19/7/2021).
Baca Juga: 3 Tersangka Jual Beli Vaksin Ditipkan Kejari Medan di Rutan
Oleh karena itu, lanjut Saleh, Kementerian Kesehatan dan pihak terkait lainnya diminta untuk segera menindaklanjuti kebijakan presiden tersebut.
"Dengan kebijakan ini, presiden menegaskan kembali bahwa vaksin itu adalah hak semua orang. Oleh karenanya, tidak boleh membebani dan memberatkan masyarakat," beber dia.
Saleh berkata agar pelaksanaan vaksinasi Sinopharm ini bisa dilaksanakan, maka sudah semestinya kementerian kesehatan mengubah PMK 19/2021. Sebab, aturan bagi individu untuk divaksin diatur jelas di dalam PMK tersebut.
Maka langkah awal dan cepat yang perlu dilakukan adalah mengubah PMK-nya dan disesuaikan dengan arahan presiden.
"Vaksin Gotong Royong ini awalnya dipersiapkan untuk perusahaan, badan hukum, dan badan usaha. Artinya, jika program tersebut hendak dilanjutkan, maka PMK-nya harus segera direvisi," tutur Saleh.
Politikus PAN ini menekankan agar dipastikan bahwa penanggung jawab pembayaran dan biaya vaksinasi tidak dibebankan kepada orang per orang. Kalau masih tetap vaksin gotong royong, maka biayanya dibebankan kepada para pengusaha dan pemilik perusahaan.
"Kalau pengusaha dan pemilik perusahaan yang membayar, tentu tidak akan memberatkan individu-individu. Perlu juga dibuka ruang kepada pihak lain yang mau donasi. Vaksinasi yang dilaksanakan, ditanggung oleh donatur. Selama itu dilakukan secara sukarela, semua harus didukung agar vaksinasi di Indonesia cepat mencapai target," tegas dia.
Di sisi lain dia berkata, percepatan pelaksanaan vaksinasi harus segera dilakukan. Pasalnya, WHO baru saja mengumumkan bahwa secara global baru 25,8 persen yang telah divaksin dosis pertama. Sementara, varian-varian baru Covid-19 semakin berkembang.
"Indonesia harus bekerja keras. Ada 270 juta rakyat Indonesia yang perlu dilindungi. Target memvaksin 181,5 juta warga, tidaklah mudah. Karena itu, semua pihak harus bergotong royong untuk membantu pemerintah," papar dia.
"Kita berlomba dengan peningkatan jumlah orang yang terpapar. Kita juga sedang merasa was-was dengan kapasitas rumah-rumah sakit dan kecukupan tenaga-tenaga medis. Dengan vaksin, jumlah orang yang terpapar diharapkan segera turun. Dan secara perlahan dapat memutus mata rantai penyebaran virus Covid di Indonesia," imbuhnya.
