Imbas adanya kabar dugaan kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia, yang ditengarai berasal dari data peserta jaminan sosial kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak pihak terkait melakukan investigasi.
Adapun pihak terkait yang dimaksud pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika, bersama perangkat Polri seperti Bareskrim dan Direktorat Tindak Pidana Siber dan Badan Siber dan Sandi Negara.
Baca juga: 6 Tahun Pacaran Tak Direstui Orangtua, Cewek Ini Diputusi saat Kekasih Sudah Sukses
"Kebocoran data tersebut bukan persoalan main-main, bukan juga persoalan kecil melainkan sangat serius. Karena di era teknologi informasi saat ini, data merupakan kekayaan nasional yang patut dijaga. Kedaulatan terhadap data, menunjukan kedaulatan sebuah bangsa. Bahkan Presiden Joko Widodo menegaskan, data adalah new oil, bahkan lebih berharga dari minyak," ujar Bamsoet Jumat (21/5/2021).
Bamsoet mengatakan, selain ada kepentingan ekonomi yang tidak proper, kebocoran data tersebut juga menyangkut keamanan privacy warga negara Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa perangkat hukum cyber security Indonesia tidak kuat.
"Selain kejadian tersebut, tren kejahatan siber juga semakin meningkat. Berdasarkan laporan kepolisian hingga November 2020, terjadi setidaknya 4.250 laporan kejahatan siber. Di tahun 2019, jumlahnya bahkan mencapai 4.586 laporan, dan di tahun 2018 sekitar 4.360 laporan," tutur Bamsoet.
Maka dari itu, mantan Ketua DPR RI menyebut ini menerangkan, selain kebocoran data, kejahatan siber juga memiliki ragam jenis.
Antara lain penipuan daring, kata Bamsoet, penyebaran konten provokatif, pornografi, akses perjudian, pemerasan, peretasan sistem elektronik perbankan, intersepsi ilegal, hingga pengubahan tampilan situs dan gangguan sistem manipulasi data.
"Tidak hanya itu, Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional Badan Siber Sandi Negara juga mencatat, sepanjang Januari-November 2020 setidaknya ada 423 juta serangan siber ke Indonesia. Meningkat tajam dari tahun 2019 yang berjumlah 290,3 juta, dan tahun 2018 sebanyak 232,4 juta jiwa," tutup Bamsoet.
Sebelumnya diwartakan, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia dikabarkan bocor dan diperjualbelikan di forum hacker, Raid Forums. Tidak main-main, data tersebut melampirkan NIK, nama warga, nomor telepon, alamat, bahkan gaji.
Data orang yang sudah meninggal juga terdapat di dalamnya. Jual-beli data ini ramai diperbincangkan di platform Twitter, seperti oleh akun ndagels dan nuicemedia.
Dalam Raid Forums ini disebutkan bahwa satu juta data sebagai contoh dapat diakses secara gratis dan tanpa kata sandi khusus.
