Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari meminta pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI mengajukan protes kepada persatuan bangsa bangsa (PBB) usai Kepolisian Israel melakukan penyerangan masyarakat Palestina saat sedang beribadah di Masjid Al Aqsa.
"Indonesia bisa mengirimkan nota protes ke PBB sebagai negara anggota PBB dan juga anggota tidak tetap Dewan Keamanan dengan mayoritas umat Islam, kita minta PBB agar melindungi rakyat Palestina," ujar Kharis kepada wartawan, Selasa (11/5/2021).
Dia menyebut dalam catatan DPR, sedikitnya ada 15 Resolusi DK PBB terkait Yerusalem. Kemudian satu resolusi penting Majelis Umum PBB Nomor 181 tahun 1947 yang menetapkan Yerusalem sebagai wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah.
Baca Juga: Detik-detik Pemuda di Palestina yang Copot Paksa Bendera Zionis Israel Lalu Mencampakannya
Namun, lebih dari lima dekade, resolusi-resolusi tersebut seperti tidak ada artinya bagi Israel. Bila perlu PBB harus segera mengirimkan pasukan perdamaian ke sana.
"Kalau perlu PBB mengirim pasukan perdamaian ke sana karena resolusi PBB itu memungkinkan agar tidak muncul kembali upaya Zionis membunuhi Rakyat Palestina,” terang dia.
Sebagai pimpinan Komisi I DPR RI, dirinya sangat mengutuk adanya peristiwa penyerangan warga sipil oleh Polisi Israel saat sedang beribadah di Masjid Al Aqsa.
Menurut Kharis segala tindakan kebiadaban Israel tidak dibenarkan sama sekali, termasuk yang baru-baru ini membombardir Gaza, membunuh anak-anak, perempuan dan menyerang jamaah sholat di Masjid Al Aqsa yang sedikitnya 205 warga Palestina diberitakan terluka
"Saya sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR mengutuk kebiadaban, kekejaman negara apartheid Israel terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat serta penodaan kesucian bulan Ramadhan dan Masjid Al Aqsa kiblat pertama Umat Islam," tegas Kharis.
