Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat mengungkap alasan pendaftaran nama merk dan logo partai ke Kemenkumham, yaitu mencegah disalahgunakan pihak lain.
“Pendaftaran (nama dan logo) dilakukan sebagai langkah hukum untuk mencegah pihak-pihak lain di luar Partai Demokrat yang selama ini secara melawan hukum menggunakan merk dan logo Partai Demokrat,” kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, dilansir Antara, Rabu (14/4/2021).
Dengan begitu, Partai Demokrat leluasa melayangkan somasi kepada kelompok, seperti pembentukan kepengurusan tandingan di bawah kepemimpinan KSP Jenderal TNI (Purn) Moeldoko.
Herzaky juga mengatakan bahwa SBY sah-sah saja mendaftarkan nama partai serta logo partai atas nama pribadi, karena SBY adalah salah satu pendiri Partai Demokrat.
“Benar ada pendaftaran logo Partai Demokrat yang dilakukan oleh Tim Hukum DPP (Partai Demokrat), mengatasnamakan Pak SBY selaku penggagas Partai Demokrat. Kami daftarkan logo tersebut untuk menghadapi ketidakpastian sebelum ada keputusan dari Menkumham (Menteri hukum dan HAM) berupa penolakan memproses permohonan para pelaku KLB (kongres luar biasa) ilegal Sibolangit,” terang Herzaky.
Logo Partai Demokrat memang sudah didaftarkan sebelumnya, namun di kategori 41, yaitu layanan pendidikan dan pengajaran. Kini, mereka memperbarui administrasi pendaftaran pada kelas 45 tentang organisasi pertemuan politik.
“Untuk melengkapi administrasi pendaftaran pada kelas 45 ini, kami tarik permohonan yang lalu, dan sudah kami gantikan dengan berkas administrasi yang baru setelah mendapat masukan terkait dengan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan,” pungkas Herzaky.
