Pemilu serentak 2019 dinilai masih menyisakan sejumlah masalah. Salah satunya polarisasi di dalam masyarakat yang mengkhawatirkan bahkan cenderung terjadi perpecahan.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan, meminta masyarakat untuk menghentikan polarisasia akibat pemilu, yang ia ungkapkan lewat pantun saat membuka Hari Konstitusi di Gedung DPR/MPR, Minggu (18/8/2019).
"Indah nian nyiur melambai, nikmati senja sambil melepas letih,
pemilu serentak sudah lama usai, mari rajut kembali sang merah putih," ungkapnya dihadapan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Ia menyebutkan, secara umum penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 berjalan sukses sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E.
Zulkifli pun menyoroti banyaknya berita bohong, ujaran kebencian, saling hujat sesama anak bangsa, saling fitnah, dan persekusi di media sosial yang menurutnya, menjadi contoh-contoh yang tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam konstitusi.
Ia menegaskan, Undang-Undang Dasar 1945, memberikan kemerdekaan kepada setiap orang untuk menyampaikan pendapat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.
Namun, pada saat yang sama Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.
"Pembatasan ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis," katanya.
