PKS Desak BPJS Investigasi Dugaan Membengkaknya Klaim Biaya Operasi
Kurniasih Mufidayati (Indozone/Mula Akmal).
News

PKS Desak BPJS Investigasi Dugaan Membengkaknya Klaim Biaya Operasi

Rabu, 04 Desember 2019 14:27 WIB 04 Desember 2019, 14:27 WIB

INDOZONE.ID - Anggota Komisi IX Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, meminta pihak BPJS melakukan cross check juga investigasi terhadap dugaan-dugaan membengkaknya klaim biaya operasi cesar, penyakit jantung, dan lainnya.

"Yang pertama harus dilakukan adalah melakukan cross check data dan investigasi. Validkah data angka cesar 2019 di Indonesia yang dikatakan mencapai 40% atau dua kali lipat dari standar WHO?," ucapnya (4/12) di Gedung DPR Jakarta.

Hal itu disampaikan menanggapi polemik pernyataan Menteri Kesehatan yang menyebutkan salah satu penyebab defisit BPJS adalah praktik operasi cesar.

"Bagi komisi IX, yang terpenting adalah segera menemukan jalan keluar dari semua persoalan defisit BPJS," tegas Kurniasih.

Menurut Kurniasih, perlu dicek juga apakah angka tersebut sudah mencakup data persalinan di bidan, puskesmas, dan rumah sakit yang tidak dicover BPJS, sehingga diperoleh data yang betul-betul valid.

"Jangan hanya dihitung dari jumlah cesar yang ditangani BPJS karena banyak juga yang dilakukan dengan biaya mandiri. Jika benar angkanya sampai 40%, ini tentu hal yang sangat memprihatinkan," jelasnya.

Kurniasih mengatakan harusnya semua stakeholder hendaknya tidak saling merumitkan persoalan. Akan tetapi, hendaknya duduk bersama, mencari akar masalah lalu menyelesaikannya satu persatu.

Mufida mengungkapkan, yang dilakukan Menteri Kesehatan saat rapat terakhir dengan Komisi IX DPR RI sebetulnya sudah fokus, yaitu akan mengambil langkah-langkah strategis agar defisit BPJS segera teratasi dan kenaikan iuran BPJS kelas 3 tdk terjadi atau dicarikan subsidi dana untuk selisih kenaikannya.

"Misalnya dengan membentuk tim kecil yang membahas secara strategis langkah-langkah mengatasi defisit, mengembalikan fungsi puskesmas, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih ke preventif, promotif, tidak ke kuratif karena ini lebih berpengaruh signifikan pada kualitas kesehatan masyarakat," kata Mufida.

Oleh karena itu, Mufida mengingatkan pemerintah sebagai regulator dan BPJS sebagai operator untuk tidak campur aduk dalam menjalankan peran. 

Artikel Menarik Lainnya

TAG
Ivanrida
Mula Akmal
Ivanrida

Ivanrida

Editor
Mula Akmal

Mula Akmal

Reporter

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU