Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Puan Maharani resmi ditetapkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 dalam Rapat Paripurna DPR yang diadakan Selasa (1/10) malam.
Pemilihan dan penetapan Puan sebagai Ketua DPR berbeda bila dibandingkan dengan pemilihan Ketua DPR periode sebelumnya. Bila pada periode sebelumnya pimpinan DPR dipilih dengan mekanisme paket oleh seluruh anggota DPR melalui voting, maka Puan bisa terpilih karena partainya menjadi pemenang Pemilu 2019.
Menurut Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang sudah direvisi, pimpinan DPR berjumlah lima orang berasal dari partai politik peringkat lima besar dalam Pemilu 2019. Karena itu, Ketua dan Wakil Ketua DPR ditentukan secara internal oleh lima fraksi yang memiliki kursi terbanyak, yaitu PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Nasional Demokrat (NasDem).
Dalam lima tahun ke depan, Puan akan memimpin DPR bersama empat Wakil Ketua, yaitu Aziz Syamsudin dari Fraksi Partai Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Partai Gerindra, Muhaimin Iskandar dari Fraksi PKB, dan Rahmat Gobel dari Fraksi Partai NasDem.
Dengan mengenakan kebaya merah, Puan bersama empat pimpinan DPR lainnya membacakan sumpah sebagai Pimpinan DPR. Pembacaan sumpah itu dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh pimpinan DPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe dan Hillary Brigitta Lasut.
Pimpinan Perempuan Pertama dalam Sejarah Legislatif Indonesia
Penetapan Puan menjadi Ketua DPR tersebut sekaligus menjadi sejarah baru bagi lembaga legislatif Indonesia. Untuk pertama kalinya, DPR dipimpin oleh seorang politisi perempuan.
Hal itu seolah melanjutkan tradisi 'serba pertama' dalam trah politik Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. Sebelumnya, anak perempuan sang proklamator itu, Megawati Soekarnoputri menjadi presiden perempuan pertama Republik Indonesia. Dan kini, cucu Soekarno, Puan Maharani menjadi Ketua DPR perempuan pertama.
Puan Maharani merupakan anak perempuan dari Megawati Soekarnoputri dan Taufik Kiemas. Dia bersinggungan pertama kali dengan dunia politik kira-kira saat duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Saat itu, ibunya mulai aktif kembali di dunia politik.
Ketika duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA), Puan semakin sering menyaksikan ibunya dalam kegiatan politik. Ketika Megawati dicegah oleh rezim Orde Baru untuk masuk dalam struktur Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Puan menyaksikan langsung bagaimana perlakuan pemerintah terhadap ibunya.
Puan sempat berkenalan dengan dunia jurnalistik ketika kuliah di Jurusan Komunikasi Massa, Universitas Indonesia dan magang di majalah Forum Keadilan.
Karier Politik Puan Maharani
Aktivitas politik Puan dimulai ketika menjadi anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI0 Bidang Luar Negeri pada 2006. Pada Pemilu 2009, Puan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif melalui PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V yang meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Ia berhasil meraih suara terbanyak kedua di tingkat nasional yaitu 242.504 suara.
Sementara di DPR periode 2009-2014, Puan duduk sebagai anggota Komisi VI dan Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP). Sejak 2012, dia ditetapkan sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan menggantikan Tjahjo Kumolo.
Pada Pemilu 2014, politisi kelahiran Jakarta, 6 September 1973 itu kembali meraih suara terbanyak kedua tingkat nasional yaitu 369.927 suara dari Dapil Jawa Tengah V. Namun, Puan tidak lama menjadi anggota DPR karena kemudian diangkat Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Karier politik Puan sebagai Menteri cukup cemerlang. Setidaknya, dia 'aman' dari perombakan kabinet yang beberapa kali dilakukan Presiden Joko Widodo. Kecemerlangan karier Puan juga terlihat dari hasil Pemilu 2019 yang menyatakan dia sebagai peraih suara terbanyak tingkat nasional dengan perolehan suara 404.034 suara di Dapil Jawa Tengah V.
