PKS Dorong Pemerintah Pastikan Pemenuhan HAM di Xinjiang

- Rabu, 18 Desember 2019 | 18:51 WIB
Anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Sukamta (dok. PKS).
Anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Sukamta (dok. PKS).

Anggota Komisi I dari Fraksi PKS, Sukamta, menyatakan terkait isu tentang pelanggaran HAM di Xinjiang, China, Fraksi PKS menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah China.

Caranya dengan terus memastikan atas penghormatan dan penegakan HAM semua warga negara, termasuk khususnya warga Muslim Uighur di Xinjiang.
 
"Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling dasar. Kami percaya bangsa China menjunjung tinggi ajaran falsafah, kearifan dan kebijaksanaan Konfusian. Salah satu ajaran Konfusian adalah 'REN', yaitu sikap saling hormat terhadap sesama. Seharusnya ajaran ini tergambar dalam sikap mereka terhadap warga Uighur," ucap Sukamta ketika dihubungi, Rabu (18/12).

Sukamta juga mendorong Pemerintah RI melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan menempuh jalur diplomatik yang tersedia untuk memastikan pemenuhan dan penghormatan HAM tersebut.

"Indonesia sebagai negeri dengan jumlah muslim terbesar perlu lebih proaktif dalam memainkan peran untuk memperjuangkan keadilan di sana, sebagaimana amanat konstitusi kita sesuai politik luar negeri kita yang Bebas-Aktif," jelasnya.

Menurutnya, terkait isu ormas-ormas Islam terima dana dari Pemerintah China, khususnya Muhammadiyah, NU, serta berbagai ormas lain umumnya. Sukamta tegaskan ormas tersebut punya pandangan yang sangat mendalam, konstruktif, dan solutif dalam merespon berbagai isu di dunia islam, dalam hal ini khususnya terkait persoalan Uighur. 

"Sejalan dengan itu, integritas dan komitmen ormas Islam dalam ukhuwah islamiah dan wathoniah sangat jelas dan tegas menentang segala bentuk kedzoliman dan pelanggaran HAM" jelasnya.

Saya menduga, sambungnya, kita semua tidak mendapatkan informasi-informasi terkait Uighur secara obyektif, netral dan faktual secara cukup dan memadai, karena kalau diperhatikan, masalah ini sudah menjadi bagian dari dinamika hubungan US dengan China. 

"Maka sebaiknya Pemerintah RI menggunakan semua saluran yang ada untuk mendapatkan informasi tersebut dan memastikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM khususnya terhadap warga Muslim dan umumnya seluruh warga di Xinjiang," katanya.

Artikel Menarik Lainnya

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X