Pemerintah Filipina akan menyusun rancangan lengkap mengenai rencana pengembangan program energi nuklir yang akan diserahkan ke Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
"Kami siap bertemu dengan IAEA pada bulan depan guna membahas kolaborasi selanjutnya," kata Menteri Energi Alfonso Cusi setelah menerima hasil tinjauan IAEA, Rabu (30/10).
Menurut Cusi, pemerintah Filipina masih memasuki tahap awal pengembangan program nuklir. Sebab, pihaknya harus menyusun rencana aksi yang akan dipresentasikan di hadapan IAEA.
"Badan Atom Internasional akan memeriksa laporan dan rencana aksi kami," tambah Cusi.
Departemen Energi Filipina telah mengkaji kemungkinan penggunaan nuklir sebagai salah satu sumber energi. Meski sebenarnya rencana itu menuai polemik, karena sebagian pihak menilai penggunaan nuklir berisiko tinggi terhadap keamanan dan keselamatan masyarakat.
Kendati demikian, Departemen Energi telah merancang instruksi yang masih menunggu untuk diteken Presiden Filipina Rodrigo Duterte. Rancangan instruksi itu akan memandu penyusunan peraturan di tingkat nasional yang akan mendukung program nuklir Filipina.
Menurut Duterte, isu keamanan menjadi faktor utama yang lebih dipertimbangkan, sebelum mengizinkan penggunaan nuklir di negara tersebut.
Sejauh ini, Menteri Energi Alfonso Cusi mengatakan Duterte masih mempelajari lebih lanjut mengenai penggunaan nuklir, termasuk manfaat dan dampaknya. Namun, Cusi menegaskan pemerintah juga mempertimbangkan solusi alternatif lain untuk itu.
"Kami mempelajari semua sumber energi yang tersedia. Pemerintah juga mengkaji hidrogen," kata Cusi.
Ia menambahkan saat ini Filipina membutuhkan pasokan energi tambahan dan akan berupaya mendapatkannya dari berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
Para pendukung Cusi mengatakan penggunaan nuklir dapat membuat biaya listrik menurun karena ongkos bahan bakarnya rendah. Sementara bagi kalangan oposisi, banyak masalah yang mengikuti penggunaan nuklir sebagai sumber energi. Di antaranya, tingkat keamanan impor uranium, tingginya tingkat limbah, besarnya biaya pemulihan ekosistem, dan isu keamanan.
Nantinya, apabila Pemerintah Filipina menyetujui penggunaan nuklir, negara itu kemungkinan akan membangun fasilitas pembangkit baru atau merenovasi Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bataan yang telah dibangun pada 1980-an.
Fasilitas pembangkit skala kecil juga akan dibangun untuk memasok energi di pulau-pulau yang belum dimasuki listrik.
Sejalan dengan rencana pengembangan program nuklir, Pemerintah Filipina belum lama ini menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan nuklir Rusia, Rosatom. Dalam nota kesepahaman itu, Rosatom akan membuat studi kelayakan mengenai pembangunan pembangkit listrik nuklir di Filipina.
