Sempat terdengar ada isu akan ada normalisasi antara Arab Saudi dan Israel beberapa pekan lalu, kini ada pernyataan berbeda dari kabinet Arab Saudi pada Selasa (8/12/2020). Kabinet menegaskan dukungan kerajaan pada perjuangan Palestina dengan menyebut perjuangan itu sebagai isu yang mendasar bagi Arab.
Melansir dari Reuters, kabinet juga menyatakan bahwa Saudi tidak ragu untuk membela perjuangan tersebut.
Kabinet, dalam pernyataannya, mengatakan perjuangan Palestina masih menjadi prioritas utama yang didukung kerajaan dalam kebijakan luar negerinya.
Kerajaan juga menekankan komitmennya untuk mendukung pilihan strategis untuk perdamaian dan kepatuhannya pada Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002.
Kabinet juga menekankan pentingnya Israel menghentikan pembangunan permukiman di tanah Palestina, karena tindakan itu merupakan pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan menjadi hambatan untuk mencapai perdamaian yang langgeng dan menyeluruh.
Isu normalisasi antara Arab dan Israel mencuat saat ada kabar Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beserta rombongan mengunjungi Arab Saudi untuk bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) pada 22 November lalu.
Baca Juga: Kemenag Sebut Pemerintah Arab Saudi Hentikan Sementara Visa Umrah Indonesia
Dalam pertemuan ini, pihak Israel dan Saudi membahas berbagai hal yang sangat sangat krusial. Seperti masalah Iran dan normalisasi mengutip seorang penasihat senior Saudi. Kendati ada kabar yang menyatakan bahwa tidak pernah ada pertemuan tersebut seperti yang dikutip The Jerusalem Post.
Sedangkan akhir pekan lalu, pangeran Arab Saudi terkemuka, Turki bin Faisal Al Saud dengan keras mengkritik Israel pada pertemuan puncak keamanan di Bahrain yang dihadiri dari jarak jauh oleh menteri luar negeri Israel, Gabi Ashkenazi seperti yang dilansir Aljazeera.
Pernyataan berapi-api Pangeran Turki bin Faisal Al Saud di Manama Dialogue tentunya tidak diprediksi oleh menteri luar negeri Israel. Pasalnya, Israel sebelumnya menerima sambutan hangat dari para pejabat di Bahrain dan Uni Emirat Arab menyusul perjanjian untuk menormalisasi hubungan.
