The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Awasi Pemulihan Ekonomi, Kenapa?
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (ANTARA/Wahyu Putro A)
News

Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Awasi Pemulihan Ekonomi, Kenapa?

Siapkan program.

Rabu, 03 Juni 2020 14:05 WIB 03 Juni 2020, 14:05 WIB

INDOZONE.ID - Presiden Jokowi (Jokowi) meminta berbagai lembaga atau institusi harus dilibatkan dalam mengawasi pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang laksanakan dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) saat ini.

Kini, pemerintah telah menyiapkan berbagai program-program pemulihan ekonomi tersebut.

"Karena itu ada Jaksa Agung, BPKP, LKPP dari awal sudah melakukan pendampingan dan jika diperlukan KPK bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan, ini yang penting," kata Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/6/2020).

Jokowi menjelaskan, setiap program pemulihan ekonomi nasional yang telah disiapkan dan dilaksanakan di lapangan harus berjalan baik. Terutama harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard.

"Ini penting sekali," tegas kepala negara.

Dia juga meminta program pemulihan ekonomi nasional yang telah dirancang harus dieksekusi dengan cepat di lapangan. Sehingga hasilnya langsung berdampak atau terlihat. Meskipun begitu, ia menyadari penyiapan program yang tepat menjadi tantangan tersendiri dan besar bagi pemerintah.

"Dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi," ungkapnya.

"Kita tahu bahwa kuartal pertama ekonomi kita hanya mampu tumbuh 2,97% dan kuartal kedua, ketiga dan keempat. Kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus dan bahkan kita harapkan kita pelan-pelan mulai bisa re-bound," lanjutnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta kepada menteri atau lembaga terkait untuk menyiapkan konsep berbagi beban atau sharing pain dalam situasi ekonomi nasional saat ini. Sehingga, ini bisa menjadi acuan bersama antara pemerintah, BI, OJK perbankan dan pelaku usaha harus bersedia memikul beban.

"Bergotong royong, bersedia bersama-sama menanggung risiko secara proporsional dan dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian agar pelaku usaha, PHK masih dapat kita cegah dan sektor keuangan tetap stabil dan tentu saja perdagangan ekonomi terus bisa kita jaga," tutupnya.


Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Susi Fatimah
Utami Evi Riyani
Murti Ali Lingga

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US