Retno Listyarti selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bidang Pendidikan menyebutkan dari temuan dan pengawasan di lapangan, banyak sekolah di Indonesia yang saat ini tidak berani menerapkan kurikulum darurat.
"Sekolah tidak berani menerapkan karena dinas pendidikan tidak pernah memberikan pengarahan," kata dia, seperti dilansir dari Antara, Senin (2/11/2020).
KPAI menemukan rata-rata permasalahan seperti itu di sekolah-sekolah negeri yang masih menunggu arahan dinas pendidikan setempat sebelum menerapkan kurikulum yang akan digunakan.
Menurut Listyarti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada dasarnya memberikan opsi tiga kurikulum, dan salah satunya kurikulum darurat di masa pandemi COVID-19.
"Justru kurikulum darurat tidak dipilih. Memang ada yang menerapkan misalnya SMA Negeri di Mataram tapi kebanyakan tidak," katanya.
Ia mengatakan dengan adanya penyederhanaan kurikulum tersebut, seharusnya memberikan kemudahan bagi sekolah, guru dan pihak-pihak terkait terutama bagi anak didik.
Namun fakta di lapangan sekolah-sekolah lebih cenderung memakai kurikulum 13 yang kurang relevan dengan kondisi saat ini. Akibatnya, transformasi pendidikan kepada anak-anak juga menjadi berat.
Ia menilai apabila kurikulum darurat yang pada hakikatnya bertujuan mempermudah proses pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tidak dijalankan, artinya ada persoalan serius yang harus segera ditangani Kemendikbud.
"Harusnya dimonitoring, karena itu tugas mereka," ujarnya.
"Butuh disosialisasikan, didampingi. Namun ini yang kurang dilakukan," ujarnya.
