Anies Baswedan Pangkas Target Rumah DP Rp0, dari 232 Ribu menjadi Hanya 10 Ribu

- Selasa, 16 Maret 2021 | 10:12 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pembangunan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau pembangunan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memotong target rumah DP Rp 0 dari 232 ribu unit rusunami menjadi hanya 10.460 unit.

Hal ini mengundang kritik dari Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari dari Fraksi PSI.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diajukan Anies ke DPRD, target rusunami berkurang hingga 95,5%. Dari 232.214 unit turun drastis menjadi 10.460 unit. Artinya ada pengurangan hingga 221 ribu unit.

"Ini menunjukkan bahwa Pak Anies tidak ada kemauan dan keseriusan untuk menjalankan program yang dijanjikan saat kampanye," kata Eneng, dikutip Selasa (16/3/2021).

Eneng juga menyoroti naiknya batasan gaji warga yang bisa menerima program rumah DP Rp0. Dari tadinya maksimal Rp7 juta/bulan, naik menjadi maksimal Rp14,8 juta per bulan.

Eneng mengatakan Pemprov DKI belum memberikan penjelasan kenapa menaikkan batas penghasilan tersebut.

"Mungkin karena hingga November 2020 masih sedikit rusun DP 0 yang terjual yaitu hanya 481 unit. Kenaikan batas penghasilan ini bisa membuat orang-orang kelas menengah ke bawah akan tergeser oleh mereka yang penghasilannya lebih tinggi. Kalau begini, di mana letak keberpihakan yang dijanjikan saat kampanye?" tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Plt Kadis Perumahan Provinsi DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan perubahan batas penghasilan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur yang diteken tahun 2020.

"Batasan Penghasilan Tertinggi MBR diatur pada Kepgub Nomor 588 Tahun 2020. Sedangkan Batasan Harga Jual Rumah Susun Bagi MBR diatur pada Kepgub 606 Tahun 2020," kata Sarjoko.

Kepgub 588 mengacu kepada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria BMR sehingga dari hasil simulasi diperoleh angka Rp14,8 juta sebagai batasan penghasilan tertinggi untuk masyarakat yang bisa menikmati rumah DP Rp 0.

Sementara itu, Wagub Ahmad Riza mengatakan perubahan batas penghasilan ini agar pembayaran iuran per bulannya bisa lancar.

Saat ini, program rumah DP Rp0 tersebut dalam pendalaman KPK karena adanya dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Cipayung.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Zega

Tags

Rekomendasi

Terkini

X