Langkah pemerintah menyusun skema Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dianggap sudah tepat dan terbukti mampu mendorong kepercayaan para investor untuk tetap berinvestasi di Indonesia.
Kepala Ekonom Bank BNI, Ryan Kiryanto mengatakan, skema PEN tersebut diibaratkan sebuah roadmap atau peta jalan Indonesia keluar dari keterpurukan perekonomian.
Diakui Ryan, perbaikan kinerja pasar saham, hingga penguatan mata uang rupiah yang terjadi dalam dua minggu terakhir, merupakan suatu cerminan bahwa Indonesia masih diperhitungkan oleh para investor sebagai tempat untuk menyimpan investasi.
"Banyak orang belum tahu bahwa pemerintah telah mengeluarkan dokumen mengenai kerangka makro ekonomi 2021, dan saya sudah pelajari dengan detil, bahwa itu setebal 261 halaman dan diterbitkan Kemenkeu, itu isinya betul-betul peta jalan pemulihan ekonomi 2020-2021, itu luar biasa bagus. Isinya tentang kerangka pemulihan ekonomi. Jadi berbagai narasi yang dibangun oleh presiden dan para pembantunya itu sudah sejalan dan oke," ujar Ryan kepada Indozone, saat dihubungi pada Senin (8/6/2020).
Ryan juga mengungkap, bobot dari klarifikasi pemerintah bersama Presiden bersama OJK itu menyumbang porsi kepada apresiasi rupiah kita, termasuk ke capital market itu mencapai 60-70%.
"Ini besar sekali, karena ini penting, karena pemerintah memang harus meyakinkan stakeholdernya, terutama pelaku pasar bahwa pemerintah punya peta jalan, sehingga kita itu bergerak kedepannya itu sudah ada guidence (nya)," jelasnya.
Menurut Ryan, bahwa ada pihak-pihak yang merasa belum puas terhadap kinerja pemerintah dalam mengatasi permasalahan pandemi Corona adalah hal yang wajar. Sebab, masing-masing golongan di sini tentu memiliki kepentingannya sendiri-sendiri.
Ia hanya berharap agar situasi yang sudah mulai pulih ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk bangkit dan berjuang kembali, agak kondisi perekonomian Indonesia segera membaik.
"Jadi ini begitu clear, kalaupun ada sedikit suara-suara yang belum puas itu biasa. Karena tidak setiap kebijakan pemerintah itu bisa memuaskan semua pihak, yang penting manfaat dari kebijakan itu bisa dinikmati mayoritas rakyat Indonesia," pungkasnya.
