Tak hanya ancaman krisis ekonomi, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo juga mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewaspadai ancaman terjadinya krisis pangan di Indonesia.
Bamsoet mengungkapkan, organisasi pangan dunia Food and Agricultural Organization (FAO) telah mengingatkan akan adanya potensi terjadinya krisis pangan di dunia, sebagai imbas dari pandemi corona secara global.
Menurutnya, pertarungan dalam memenuhi dan mengawal ketersediaan pangan akan menjadi penentu gerak bandul geopolitik global. Kondisi ini memaksa setiap negara merancang politik pangan, pertama-tama, untuk kepentingan domestiknya.
"Dalam kaitan ini, pimpinan MPR perlu mengingatkan bahwa produksi dalam negeri akan menjadi tumpuan utama bagi kita saat ini. Fasilitas produksi, seperti mesin dan peralatan pertanian, subsidi pupuk dan benih, serta fasilitas pendukung produksi lainnya, perlu menjadi prioritas bagi peningkatan produksi dalam negeri," ujar Bamsoet dalam paparannya di pembukaan Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2020).
Krisis pangan tersebut, lanjut Bamsoet, akan sangat memengaruhi para petani di Indonesia yang menurutnya sebanyak 93% di antaranya merupakan petani kecil. Ia berharap, pemerintah memberikan fasilitas bantuan bagi mereka untuk meningkatkan kinerja produksi, agar krisis pangan yang dikhawatirkan bisa dihindari.
"Dalam situasi pandemi saat ini, selain fasilitas atau bantuan, diperlukan juga protokol produksi yang dapat menjamin kualitas dan keamanan pangan yang terbebas dari Covid-19," tuturnya.
Permintaan Bamsoet ini pun langsung ditanggapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kesempatan pidatonya di acara pembukaan sidang tahunan MPR 2020. Menurut Jokowi, pemerintah saat ini terus berusaha menjamin pasokan pangan dari hulu ke hilir, untuk mencegah terjadinya krisis pangan, seperti yang disampaikan dalam laporan FAO.
Jokowi juga mengungkap, pemerintah terus berupaya dan mendorong para petani untuk meningkatkan efisiensi produksi pangan, meningkatkan nilai tambah bagi petani, penguatan koperasi dan metode korporasi petani yang akan terus ditingkatkan.
Pembangunan food estate, lumbung pangan, kata Jokowi, sedang dibangun untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Bahkan, bukan hanya di hulu, tapi juga pemerintah bergerak di hilir sektor industri pangan.
Pemerintah, kata Jokowi, juga mendorong intensifikasi pertanian, bukan lagi menggunakan cara-cara manual, namun juga penggunaan teknologi. Sementara hasil pangan, bukan lagi hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional.
"Saat ini sedang dikembangkan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Sumatera Utara, dan akan dilakukan kemudian di daerah lain. Ini merupakan sinergi antara pemerintah, pelaku swasta dan masyarakat, sebagai pemilik lahan maupun tenaga kerja," ujar Jokowi.
