Penyelenggaraan Pemilihan Daerah (Pilkada) serentak yang tetap digelar di tengah pandemi virus corona atau COVID-19 terus mendapatkan penolakan dari grass root (masyarakat bawah), kali ini dikritisi oleh tenaga kesehatan (nakes) dr Tirta Mandira Hidhi.
"Urgensi dari mana, Pilkada diadain di akhir tahun? Berapa uang penyelenggaran Pilkada yang bisa kita prioritaskan untuk membuat Swab gratis atau melayani pasien-pasien yang gak punya duit," kata dr Tirta melalui siaran langsung Instagramnya seperti yang dikutip INDOZONE, Jumat (25/9/2020).
dr Tirta mengaku siap dengan resiko apapun, karena sikap kritisnya bertentangan kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 di negeri ini.
"Saya siap, saya bersuara karena saya berhak untuk bersuara dan saya tidak mau tertekan dalam ketakutan," sebutnya.
dr Tirta yang masih tercatat sebagai anggota relawan nasional bidang perubahan perilaku tidak takut guna mengkritisi kebijakan pemerintah, dia mengaku no thing to lose karena rekan-rekannya sudah banyak yang meninggal.
"Saya masih relawan aktif di lapangan, tapi saya berhak bersuara. Orang lapangan, itu orang-orang rakyat yang jelata, itu berhak untuk diutamakan," kata Tirta.
Menurut Tirta, mereka yang tidak makan selama 7 bulan. Mereka yang tidak dapat duit selama 7 bulan itu layak diprioritaskan di Indonesia daripada pemerintah menghambur-hamburkan duit triliunan rupiah untuk penyelenggaraan Pilkada.
"Pasal 34 UUD 1945, sering dilupakan. Fakir miskin dan anak-anak terlantar adalah tanggung jawab negara bos. Dan apa yang kita dapat sekarang pencitraan di media sosial adalah fakir miskinnya dilepas," sebutnya.
"Satu sisi BLT masuk (untuk rakyat miskin), tapi ngapain pilkada diadain? akhir tahun ngapain?," katanya sambil bertanya.
Tirta yakin setelah ini akan dihujat habis-habisan, namun dia menegaskan kalau dia berstatus sebagai dokter dan relawan.
"Orang disuruh antre nyoblos. Sekarang saya tanya, anggap pilkada ACC. Saya dilapangan 7 bulan terus lakukan edukasi. Terus kamu pilkada, orang antre nyoblos. Itu apa nggak kerumunan. Apa bedanya Pilkada sama konser?," ujarnya.
Tirta mengaku sudah melakukan kritik langsung kepada pejabat berwenang, namun suaranya tidak didengar. Menurutnya anggaran Pilkada bisa untuk rakyat miskin. Terutama orang yang terdampak minus, Bali, Yogya dan Jakarta.
"Tiga kota ini udah minus (penghasilan) dan kalian mengadakan pilkada, di mana hati nuraninya bor? Kalian teriak edukasi, kalian teriak mengenai sanksi tapi kalian prioritasin pilkada. Mengumpulkan orang menyoblos suara," sebutnya.
"Sekarang saya tanya apa beda Pilkada sama konser? Sama-sama mengumpulkan orang demi satu tujuan, satu senang-senang satu keseriusan," tutup Tirta.
